Menkomdigi Meutya Hafid bersama 3 pakar siber di Kantor Kementerian Komdigi, Senin, 4 November 2024/Dok Kemkomdigi
Tiga pakar siber ternama Indonesia dikumpulkan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Senin, 4 November 2024. Sejumlah pekerjaan rumah besar pun didapat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dari 3 pakar siber tersebut.
Mereka adalah Chairman lembaga riset siber CISSReC, Pratama Persadha; pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya; dan ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Pertemuan dilangsungkan di ruang menteri lantai 7 kantor Kementerian Komdigi.
Dalam pertemuan tersebut, Meutya didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Hokky Situngkir.
"Tadi banyak masukan (dari pakar siber). Tentunya ini bukan pertemuan terakhir, kita langsung banyak PR dari masukan bapak-bapak di sini untuk perbaikan sistem. Mungkin nanti kolaborasinya bisa dipererat lagi untuk kita makin kuat dalam semua hal, menjadi makna digitalisasi yang aman, berbudaya, etika, dan skill," ucap Hokky, Senin, 4 November 2024.
Tidak hanya melakukan pertemuan dengan Menkomdigi Meutya Hafid, pada pakar siber ini juga diajak melakukan kunjungan di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komdigi yang memiliki tugas dan fungsi terkait digitalisasi dan keamanan siber.
Sementara itu, Chairman, CISSReC Pratama Persadha, menjelaskan sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh Menkomdigi Meutya Hafid. Mulai dari aturan turunan dari Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi, hingga judi online yang tengah jadi sorotan publik.
"Memang apa yang dikerjakan Kementerian Komunikasi dan Digital ini tidak bisa dilakukan sendiri karena bisa melibatkan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, kolaborasi yang dilakukan Bu Menteri dengan beberapa pihak, termasuk juga praktisi IT, saya pikir akan yang menjadi cukup bagus ke depan. Masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik," ucap Pratama.
