Berita

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy

Dunia

Anggota Parlemen Inggris Desak David Lammy Tidak Tunduk pada Tekanan Beijing

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 00:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Tujuh anggota dan seorang mantan anggota Parlemen Inggris yang dikenai sanksi oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) meminta Menteri Luar Negeri David Lammy penindasan yang dialami Muslim Uighur hanya untuk menjalin kesepakatan bisnis dengan Beijing.

Di antara delapan politisi yang memperingatkan Perdana Menteri Lammy itu adalah mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith, mantan menteri Neil O’Brien, dan Tom Tugendhat.

Mereka mengingatkan bahwa PBB menduga Beijing menjadikan minoritas Uighur sebagai sasaran penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Beijing juga melakukan kerja paksa di Xinjiang.


Dalam surat kepada Menteri Luar Negeri, yang pertama kali dilihat oleh The Spectator, mereka menulis, “Kita masing-masing lebih suka tetap dikenai sanksi yang tidak adil oleh PKT daripada menghina penderitaan komunitas Uighur dengan membandingkan kekejaman genosida yang mereka alami dengan apa yang telah terjadi pada kita.”

Daily Maily melaporkan, surat tersebut juga mencatat bagaimana Partai Buruh “berdiri teguh bersama komunitas Uighur dalam oposisi” dan mendesak mereka untuk “menjelaskan kepada komunitas Uighur bahwa banyaknya nyawa yang hancur di Xinjiang berarti sesuatu”.

Ada kekhawatiran dari beberapa anggota parlemen bahwa para menteri akan “bersikap lunak” terhadap Tiongkok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan upaya menekan Beijing dalam hal hak asasi manusia.

Minggu ini Menteri Perdagangan Jonathan Reynolds mengatakan Pemerintah ‘terbuka’ untuk menghidupkan kembali Komisi Ekonomi dan Perdagangan Gabungan Inggris-Tiongkok – yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral setelah dibekukan oleh Pemerintah sebelumnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya