Berita

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy

Dunia

Anggota Parlemen Inggris Desak David Lammy Tidak Tunduk pada Tekanan Beijing

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 00:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Tujuh anggota dan seorang mantan anggota Parlemen Inggris yang dikenai sanksi oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) meminta Menteri Luar Negeri David Lammy penindasan yang dialami Muslim Uighur hanya untuk menjalin kesepakatan bisnis dengan Beijing.

Di antara delapan politisi yang memperingatkan Perdana Menteri Lammy itu adalah mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith, mantan menteri Neil O’Brien, dan Tom Tugendhat.

Mereka mengingatkan bahwa PBB menduga Beijing menjadikan minoritas Uighur sebagai sasaran penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Beijing juga melakukan kerja paksa di Xinjiang.

Dalam surat kepada Menteri Luar Negeri, yang pertama kali dilihat oleh The Spectator, mereka menulis, “Kita masing-masing lebih suka tetap dikenai sanksi yang tidak adil oleh PKT daripada menghina penderitaan komunitas Uighur dengan membandingkan kekejaman genosida yang mereka alami dengan apa yang telah terjadi pada kita.”

Daily Maily melaporkan, surat tersebut juga mencatat bagaimana Partai Buruh “berdiri teguh bersama komunitas Uighur dalam oposisi” dan mendesak mereka untuk “menjelaskan kepada komunitas Uighur bahwa banyaknya nyawa yang hancur di Xinjiang berarti sesuatu”.

Ada kekhawatiran dari beberapa anggota parlemen bahwa para menteri akan “bersikap lunak” terhadap Tiongkok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan upaya menekan Beijing dalam hal hak asasi manusia.

Minggu ini Menteri Perdagangan Jonathan Reynolds mengatakan Pemerintah ‘terbuka’ untuk menghidupkan kembali Komisi Ekonomi dan Perdagangan Gabungan Inggris-Tiongkok – yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral setelah dibekukan oleh Pemerintah sebelumnya.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Selasa, 05 November 2024 | 03:58

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Selasa, 05 November 2024 | 03:40

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Selasa, 05 November 2024 | 03:22

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

Selasa, 05 November 2024 | 02:57

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Selasa, 05 November 2024 | 02:22

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Selasa, 05 November 2024 | 02:09

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Selasa, 05 November 2024 | 01:54

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Selasa, 05 November 2024 | 01:36

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Selasa, 05 November 2024 | 01:21

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 05 November 2024 | 00:59

Selengkapnya