Berita

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy

Dunia

Anggota Parlemen Inggris Desak David Lammy Tidak Tunduk pada Tekanan Beijing

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 00:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Tujuh anggota dan seorang mantan anggota Parlemen Inggris yang dikenai sanksi oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) meminta Menteri Luar Negeri David Lammy penindasan yang dialami Muslim Uighur hanya untuk menjalin kesepakatan bisnis dengan Beijing.

Di antara delapan politisi yang memperingatkan Perdana Menteri Lammy itu adalah mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith, mantan menteri Neil O’Brien, dan Tom Tugendhat.

Mereka mengingatkan bahwa PBB menduga Beijing menjadikan minoritas Uighur sebagai sasaran penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Beijing juga melakukan kerja paksa di Xinjiang.


Dalam surat kepada Menteri Luar Negeri, yang pertama kali dilihat oleh The Spectator, mereka menulis, “Kita masing-masing lebih suka tetap dikenai sanksi yang tidak adil oleh PKT daripada menghina penderitaan komunitas Uighur dengan membandingkan kekejaman genosida yang mereka alami dengan apa yang telah terjadi pada kita.”

Daily Maily melaporkan, surat tersebut juga mencatat bagaimana Partai Buruh “berdiri teguh bersama komunitas Uighur dalam oposisi” dan mendesak mereka untuk “menjelaskan kepada komunitas Uighur bahwa banyaknya nyawa yang hancur di Xinjiang berarti sesuatu”.

Ada kekhawatiran dari beberapa anggota parlemen bahwa para menteri akan “bersikap lunak” terhadap Tiongkok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan upaya menekan Beijing dalam hal hak asasi manusia.

Minggu ini Menteri Perdagangan Jonathan Reynolds mengatakan Pemerintah ‘terbuka’ untuk menghidupkan kembali Komisi Ekonomi dan Perdagangan Gabungan Inggris-Tiongkok – yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral setelah dibekukan oleh Pemerintah sebelumnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya