Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menyambangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 4 November 2024/RMOL

Politik

Menhut Tancap Gas Petakan Daerah Rawan Pembalakan Liar

SENIN, 04 NOVEMBER 2024 | 19:18 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kementerian Kehutanan bakal memetakan wilayah rawan pembalakan liar di kawasan hutan Indonesia.

Setelah pemetaan, barulah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan data-data tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dan Polri untuk ditindaklanjuti.

"Kami sedang menyusun detail yang akan kami laporkan ke Pak Presiden (Prabowo), pada waktunya nanti akan kami share ke teman-teman media," kata Menhut Raja Juli di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 4 November 2024.


Di sisi lain, terkait dengan hasil pemetaan wilayah dan penindakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk memberikan informasi seluas-luasnya.

"Jadi kalau dari Kementerian Kehutanan mungkin membutuhkan hal hal yang diperlukan, sebaliknya kita juga pada saat kita melakukan kegiatan utamanya penegakan hukum tentunya kita juga butuh data informasi," terangnya.

Bahkan, bila ada sesuatu yang dirasa harus ditindaklanjuti dengan cepat, Polri bersedia menerima telepon langsung dari pihak Kementerian Kehutanan terkait tindak pidana di wilayah hutan.

Hal ini memangkas proses birokrasi surat-menyurat yang kadang tidak aktual.

"Karena saat di lapangan kadang kala tidak sempat menulis surat mungkin cukup dengan menelepon itu bisa segera diberikan sehingga apa yang tadi beliau sampaikan terkait dengan menjaga hutan kita khususnya dari para pelaku perambah, betul-betul bisa kita tegakan untuk menjaga hutan kita," jelas Sigit.

Itu sebabnya, bersamaan dengan pemetaan wilayah rawan pembalakan liar, Kementerian Kehutanan dan Polri juga tengah mempersiapkan nota kesepahaman.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya