Berita

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto/RMOL

Politik

Menko Airlangga Sebut Hapus Buku dan Hapus Tagih Perlu Untuk Dukungan Himbara

MINGGU, 03 NOVEMBER 2024 | 17:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program hapus buku dan hapus tagih dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan program ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya petani dan nelayan, yang pernah terdaftar dalam program pemerintah namun mengalami masalah.

“Di masa lalu, ada program-program pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian. Jika hapus buku dan hapus tagih tidak dilaksanakan, masyarakat yang bermasalah akan tercatat dalam database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan lagi,” kata Airlangga Hartarto di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu, 3 November 2024.


Menurutnya, langkah ini juga bisa dianggap sebagai moratorium bagi mereka yang pernah menghadapi masalah. Pasalnya, bagi bank BUMN, mekanisme hapus buku dapat dilakukan, tetapi hapus tagih tidak dapat dilaksanakan.

"Dengan hapus buku dan hapus tagih ini, diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali," katanya.

Menko perekonomian dua periode ini mengatakan bank swasta memiliki kemampuan untuk menghapus buku sekaligus hapus tagih, memberikan fleksibilitas lebih dalam penyelesaian utang.

“Ini murni untuk mendukung Himbara, mengingat jumlah masyarakat yang terdaftar sudah cukup besar. Dengan program ini, kami berharap proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih lancar,” demikian Airlangga Hartarto.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa rencana penghapusbukuan atau hapus tagih utang UMKM dapat dilakukan jika utang tersebut tetap tidak terbayar meski telah dilakukan restrukturisasi.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya