Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Bebani KBRI, Prabowo Diminta Batasi Kunker Pejabat ke Luar Negeri

MINGGU, 03 NOVEMBER 2024 | 09:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti masalah perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) pejabat ke luar negeri yang dinilai berlebihan dan sering membebani kedutaan besar Indonesia (KBRI) di negara tujuan. 

Menurut Mahfud, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan penting mengenai hal ini dalam pidatonya di acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 November 2024.

Prabowo memberikan arahan kepada menteri-menterinya agar tegas melarang jajarannya sering berpergian ke luar negeri. Kegiatan yang memboroskan anggaran harus dikurangi oleh Kabinet Merah Putih.

"Dulu kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat Dan Daerah kunker ke luar negeri," kata Mahfud lewat akun X miliknya, Minggu 3 November 2024.

"Belum pulang yang satu, datang yang lain, dan semuanya harus dilayani secara protokoler," sambung mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu.

Ia menjelaskan bahwa hak kunker pejabat daerah dan pusat sudah diatur dalam ketentuan resmi. Bahkan termasuk dalam perjalanan studi banding Panitia Khusus (Pansus) saat merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR, meskipun tidak selalu ada urgensinya.

Mahfud mendorong agar pemerintah dan koalisi pimpinan Partai Gerindra memperketat aturan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat, termasuk di tingkat daerah. 

"Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran," tegas Mahfud.

Dia pun berharap Presiden Prabowo bersama Koalisi Merah Putih dapat memimpin upaya membatasi kunker pejabat yang tidak mendesak demi efisiensi anggaran dan demi kesejahteraan rakyat.



Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya