Usulan Pileg 10 Tahun Sekali Belum Pasti Masuk Omnibus Law UU Politik

Usulan parlemen untuk merevisi undang-undang politik dengan metode gabungan alias omnibus law direspons Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito mengaku akan mendiskuskan usulan tersebut lebih lanjut.

Soal apakah dalam omnibus law UU politik itu bakal memasukkan usulan DPR RI terkait pelaksanaan pemilihan legislatif menjadi 10 tahun sekali, Tito belum bisa memastikannya.

"Masih terlalu jauh itu (usulan Pileg 10 tahun)," kata Tito Karnavian dalam keterangannya, dikutip Jumat, 1 November 2024.

Tito menegaskan bahwa dari pihak Kemendagri belum memberikan pendapat soal usulan Pileg 10 tahun sekali kepada parlemen untuk dibahas, apalagi masuk omnibus law.

"Saya belum pernah memberikan pendapat, karena saya harus mendengar pendapat dari kementerian lembaga yang lainnya," kata Tito.

Ia menambahkan omnibus law UU politik ini merupakan suatu pilihan saja. Boleh dilakukan dan boleh tidak dilaksanakan lantaran masih sebatas wacana.

"Bisa omnibus law bisa juga revisi terbatas di undang- undang tertentu atau mungkin hanya di pasal tertentu," tutup Tito.