Berita

Ilustrasi fenomena pengemis di Arab Saudi.

Global

Banjir Pengemis Pakistan, Pemerintah Arab Saudi Resah

JUMAT, 01 NOVEMBER 2024 | 04:29 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Arab Saudi baru-baru memperingatkan pemerintah Pakistan untuk mengendalikan banjir bhikaaris alias pengemis dari Pakistan yang berkedok jamaah haji.

Pemerintah Arab Saudi khawatir pengemis dari Pakistan dapat mengganggu jamaah haji dan umrah.

Sementara itu, menurut Economictimes, mengemis sudah bukan lagi sebuah kebutuhan, tetapi telah menjadi profesi di Pakistan.


Meskipun norma sosial dan agama, apatisme pemerintah, dan meningkatnya pengangguran harus disalahkan, alasan terbesar dari fenomena ini adalah kemiskinan yang telah menyebabkan orang tua menyeret anak-anak mereka ke dalam aktivitas yang tidak manusiawi ini.

Kemiskinan di Pakistan telah meningkat di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir sementara inflasi konsumen telah berkisar sekitar 10-30 persen.

“Kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang memaksa orang untuk mengemis karena mereka tidak memiliki cukup sarana untuk menghidupi diri sendiri,” bunyi laporan peneliti Razia Begum dari Sekolah Keperawatan Lahore.

Imran Khan, seorang peneliti dari Universitas Punjab, menemukan dalam surveinya bahwa pengangguran merupakan alasan utama orang beralih menjadi pengemis.

Meskipun ada undang-undang yang ketat untuk mencegah pengemisan di Pakistan, pemerintah hampir tidak memastikan penegakannya, yang telah mengubah pengemisan menjadi bisnis yang menguntungkan dan terorganisasi oleh elemen-elemen antisosial.

"Di pusat-pusat kota di mana pengemisan lebih menguntungkan, pekerjaan lepas perorangan tidak memungkinkan, karena pusat-pusat kota dan persimpangan lalu lintas dikendalikan oleh sistem tipe mafia terorganisasi yang dijalankan oleh bos-bos yang kuat," ujar Profesor ilmu politik yang berbasis di Lahore, Rasul Bakhsh Rais.

Sementara Muhammad Faizan Akhtar dari Universitas Ilmu Manajemen Lahore menyoroti keterlibatan mafia yang melakukan penculikan anak-anak dan memutilasi bagian-bagian tubuh mereka agar siap untuk mengemis. Namun, katanya, lembaga pemerintah mengabaikan isu sensitif itu.

“Mafia pengemis dapat beroperasi karena kurangnya regulasi pemerintah tentang aktivitas mengemis. Bila LSM dan pemerintah dapat mengawasi area yang diatur oleh pengemisan, akan menjadi sulit bagi mereka untuk beroperasi,” katanya.

Anak putus sekolah rentan untuk bergabung dengan pengemis karena Pakistan tidak memiliki jaring pengaman sosial dan perlindungan bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah pedesaan dan orang miskin. Sekitar 60 persen pemuda di Pakistan menganggur, yang merupakan pendorong utama ekspor pengemis ke Saudi, kata anggota parlemen Pakistan. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya dalam mengatasi masalah tersebut.

"Jika bukan tidak mungkin, sangat sulit untuk memberantas pengemisan," kata Menteri Kesejahteraan Sosial (Sindh) Mir Tariq Talpur dalam sebuah laporan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya