Berita

Ilustrasi fenomena pengemis di Arab Saudi.

Dunia

Banjir Pengemis Pakistan, Pemerintah Arab Saudi Resah

JUMAT, 01 NOVEMBER 2024 | 04:29 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Arab Saudi baru-baru memperingatkan pemerintah Pakistan untuk mengendalikan banjir bhikaaris alias pengemis dari Pakistan yang berkedok jamaah haji.

Pemerintah Arab Saudi khawatir pengemis dari Pakistan dapat mengganggu jamaah haji dan umrah.

Sementara itu, menurut Economictimes, mengemis sudah bukan lagi sebuah kebutuhan, tetapi telah menjadi profesi di Pakistan.


Meskipun norma sosial dan agama, apatisme pemerintah, dan meningkatnya pengangguran harus disalahkan, alasan terbesar dari fenomena ini adalah kemiskinan yang telah menyebabkan orang tua menyeret anak-anak mereka ke dalam aktivitas yang tidak manusiawi ini.

Kemiskinan di Pakistan telah meningkat di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir sementara inflasi konsumen telah berkisar sekitar 10-30 persen.

“Kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang memaksa orang untuk mengemis karena mereka tidak memiliki cukup sarana untuk menghidupi diri sendiri,” bunyi laporan peneliti Razia Begum dari Sekolah Keperawatan Lahore.

Imran Khan, seorang peneliti dari Universitas Punjab, menemukan dalam surveinya bahwa pengangguran merupakan alasan utama orang beralih menjadi pengemis.

Meskipun ada undang-undang yang ketat untuk mencegah pengemisan di Pakistan, pemerintah hampir tidak memastikan penegakannya, yang telah mengubah pengemisan menjadi bisnis yang menguntungkan dan terorganisasi oleh elemen-elemen antisosial.

"Di pusat-pusat kota di mana pengemisan lebih menguntungkan, pekerjaan lepas perorangan tidak memungkinkan, karena pusat-pusat kota dan persimpangan lalu lintas dikendalikan oleh sistem tipe mafia terorganisasi yang dijalankan oleh bos-bos yang kuat," ujar Profesor ilmu politik yang berbasis di Lahore, Rasul Bakhsh Rais.

Sementara Muhammad Faizan Akhtar dari Universitas Ilmu Manajemen Lahore menyoroti keterlibatan mafia yang melakukan penculikan anak-anak dan memutilasi bagian-bagian tubuh mereka agar siap untuk mengemis. Namun, katanya, lembaga pemerintah mengabaikan isu sensitif itu.

“Mafia pengemis dapat beroperasi karena kurangnya regulasi pemerintah tentang aktivitas mengemis. Bila LSM dan pemerintah dapat mengawasi area yang diatur oleh pengemisan, akan menjadi sulit bagi mereka untuk beroperasi,” katanya.

Anak putus sekolah rentan untuk bergabung dengan pengemis karena Pakistan tidak memiliki jaring pengaman sosial dan perlindungan bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah pedesaan dan orang miskin. Sekitar 60 persen pemuda di Pakistan menganggur, yang merupakan pendorong utama ekspor pengemis ke Saudi, kata anggota parlemen Pakistan. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya dalam mengatasi masalah tersebut.

"Jika bukan tidak mungkin, sangat sulit untuk memberantas pengemisan," kata Menteri Kesejahteraan Sosial (Sindh) Mir Tariq Talpur dalam sebuah laporan.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya