Berita

Ilustrasi fenomena pengemis di Arab Saudi.

Dunia

Banjir Pengemis Pakistan, Pemerintah Arab Saudi Resah

JUMAT, 01 NOVEMBER 2024 | 04:29 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Arab Saudi baru-baru memperingatkan pemerintah Pakistan untuk mengendalikan banjir bhikaaris alias pengemis dari Pakistan yang berkedok jamaah haji.

Pemerintah Arab Saudi khawatir pengemis dari Pakistan dapat mengganggu jamaah haji dan umrah.

Sementara itu, menurut Economictimes, mengemis sudah bukan lagi sebuah kebutuhan, tetapi telah menjadi profesi di Pakistan.


Meskipun norma sosial dan agama, apatisme pemerintah, dan meningkatnya pengangguran harus disalahkan, alasan terbesar dari fenomena ini adalah kemiskinan yang telah menyebabkan orang tua menyeret anak-anak mereka ke dalam aktivitas yang tidak manusiawi ini.

Kemiskinan di Pakistan telah meningkat di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir sementara inflasi konsumen telah berkisar sekitar 10-30 persen.

“Kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang memaksa orang untuk mengemis karena mereka tidak memiliki cukup sarana untuk menghidupi diri sendiri,” bunyi laporan peneliti Razia Begum dari Sekolah Keperawatan Lahore.

Imran Khan, seorang peneliti dari Universitas Punjab, menemukan dalam surveinya bahwa pengangguran merupakan alasan utama orang beralih menjadi pengemis.

Meskipun ada undang-undang yang ketat untuk mencegah pengemisan di Pakistan, pemerintah hampir tidak memastikan penegakannya, yang telah mengubah pengemisan menjadi bisnis yang menguntungkan dan terorganisasi oleh elemen-elemen antisosial.

"Di pusat-pusat kota di mana pengemisan lebih menguntungkan, pekerjaan lepas perorangan tidak memungkinkan, karena pusat-pusat kota dan persimpangan lalu lintas dikendalikan oleh sistem tipe mafia terorganisasi yang dijalankan oleh bos-bos yang kuat," ujar Profesor ilmu politik yang berbasis di Lahore, Rasul Bakhsh Rais.

Sementara Muhammad Faizan Akhtar dari Universitas Ilmu Manajemen Lahore menyoroti keterlibatan mafia yang melakukan penculikan anak-anak dan memutilasi bagian-bagian tubuh mereka agar siap untuk mengemis. Namun, katanya, lembaga pemerintah mengabaikan isu sensitif itu.

“Mafia pengemis dapat beroperasi karena kurangnya regulasi pemerintah tentang aktivitas mengemis. Bila LSM dan pemerintah dapat mengawasi area yang diatur oleh pengemisan, akan menjadi sulit bagi mereka untuk beroperasi,” katanya.

Anak putus sekolah rentan untuk bergabung dengan pengemis karena Pakistan tidak memiliki jaring pengaman sosial dan perlindungan bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah pedesaan dan orang miskin. Sekitar 60 persen pemuda di Pakistan menganggur, yang merupakan pendorong utama ekspor pengemis ke Saudi, kata anggota parlemen Pakistan. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya dalam mengatasi masalah tersebut.

"Jika bukan tidak mungkin, sangat sulit untuk memberantas pengemisan," kata Menteri Kesejahteraan Sosial (Sindh) Mir Tariq Talpur dalam sebuah laporan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya