Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu/Ist

Politik

6 Mendag di Rezim Jokowi Impor Gula, Said Didu: Lebih Besar dari Tom Lembong

KAMIS, 31 OKTOBER 2024 | 12:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penetapan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), mendapat sorotan dari aktivis, Said Didu. 

Kejagung memberikan tiga alasan dalam menetapkan Lembong sebagai tersangka terkait kebijakan impor gula, yakni impor dilakukan saat gula surplus dan tanpa rapat koordinasi kementerian. 

Kedua, impor yang seharusnya dilakukan oleh BUMN justru diberikan kepada swasta. Ketiga, negara dinilai mengalami kerugian karena BUMN tidak mendapatkan keuntungan dari impor tersebut.


Said Didu yang pernah menjabat Sekretaris Kementerian BUMN itu mengajukan sanggahan atas ketiga alasan tersebut. 

Menurutnya, jumlah impor yang dilakukan Tom Lembong masih di bawah angka impor 2015-2016 dan tidak membutuhkan rapat koordinasi. 

"Impor yang harus ke BUMN adalah gula konsumsi, gula rafinasi harus ke Industri dan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah kerugian negara harus ril, bukan asumsi," kata Said Didu lewat akun X miliknya, Kamis 31 Oktober 2024.

Menurut Didu, data menunjukkan bahwa Menteri Perdagangan lain di era Presiden Jokowi justru mengimpor komoditas lebih besar dari Lembong. 

"Jika ketiga alasan Kejaksaan tersebut digunakan maka sulit dibantah bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah politis dan tebang pilih karena enam Mendag selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Tom Lembong," kata Said Didu.

Berdasarkan data 2014-2024, total impor gula mencapai 44,43 juta ton, beras 13,29 juta ton, garam industri 27,56 juta ton, dan bawang putih 5,64 juta ton. 

Said Didu menilai bahwa Zulkifli Hasan, yang menjabat Mendag paling lama, juga mencatatkan impor tertinggi.

"Semoga dibawah Pemerintahan Prabowo, Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum secara benar dan murni penegakan hukum," tandas Didu.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya