Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu/Ist

Politik

6 Mendag di Rezim Jokowi Impor Gula, Said Didu: Lebih Besar dari Tom Lembong

KAMIS, 31 OKTOBER 2024 | 12:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penetapan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), mendapat sorotan dari aktivis, Said Didu. 

Kejagung memberikan tiga alasan dalam menetapkan Lembong sebagai tersangka terkait kebijakan impor gula, yakni impor dilakukan saat gula surplus dan tanpa rapat koordinasi kementerian. 

Kedua, impor yang seharusnya dilakukan oleh BUMN justru diberikan kepada swasta. Ketiga, negara dinilai mengalami kerugian karena BUMN tidak mendapatkan keuntungan dari impor tersebut.


Said Didu yang pernah menjabat Sekretaris Kementerian BUMN itu mengajukan sanggahan atas ketiga alasan tersebut. 

Menurutnya, jumlah impor yang dilakukan Tom Lembong masih di bawah angka impor 2015-2016 dan tidak membutuhkan rapat koordinasi. 

"Impor yang harus ke BUMN adalah gula konsumsi, gula rafinasi harus ke Industri dan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah kerugian negara harus ril, bukan asumsi," kata Said Didu lewat akun X miliknya, Kamis 31 Oktober 2024.

Menurut Didu, data menunjukkan bahwa Menteri Perdagangan lain di era Presiden Jokowi justru mengimpor komoditas lebih besar dari Lembong. 

"Jika ketiga alasan Kejaksaan tersebut digunakan maka sulit dibantah bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah politis dan tebang pilih karena enam Mendag selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Tom Lembong," kata Said Didu.

Berdasarkan data 2014-2024, total impor gula mencapai 44,43 juta ton, beras 13,29 juta ton, garam industri 27,56 juta ton, dan bawang putih 5,64 juta ton. 

Said Didu menilai bahwa Zulkifli Hasan, yang menjabat Mendag paling lama, juga mencatatkan impor tertinggi.

"Semoga dibawah Pemerintahan Prabowo, Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum secara benar dan murni penegakan hukum," tandas Didu.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya