Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/RMOL

Politik

Tanah Sitaan Koruptor Diusulkan Dijual Murah untuk Rakyat

SELASA, 29 OKTOBER 2024 | 18:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tanah sitaan pemerintah dari para koruptor diusulkan untuk dilelang atau dijual murah kepada rakyat.

Usulan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa, 29 Oktober 2024.

“Kemudian soal tanah ketua, saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada seribu hektare. Dan Jaksa Agung siap menyerahkan dan saya sudah dengan Menteri Keuangan kita akan ketemu, bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat,” ujar Maruarar dalam ruang rapat Komisi V, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa, 29 Oktober 2024.


Pria yang akrab disapa Ara ini menambahkan, tanah sitaan hasil korupsi sangat banyak, dan bisa dimanfaatkan rakyat yang belum memiliki tanah dan rumah.

“Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji itu enggak susah ketua, kalau ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

“ASN yang enggak pernah punya rumah, tentara yang enggak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang enggak punya rumah, punya harapan ketua,” sambungnya.

Ia lantas meminta izin kepada Pimpinan Komisi V agar mempertemukan kementeriannya dengan kementerian terkait untuk pembahasan lebih lanjut terkait usulan tersebut.

“Ini soal kebijakan dan policy. Kalau di ruang rapat ini diizinkan minggu depan ketemu dengan Menkeu, BKPP, ATR, setengah masalah ini selesai ketua,” harapnya.

“Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh enggak kita ambil negara, dan kita kembalikan buat rakyat, harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan ketua,” demikian Maruarar Sirait.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya