Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/RMOL

Politik

Tanah Sitaan Koruptor Diusulkan Dijual Murah untuk Rakyat

SELASA, 29 OKTOBER 2024 | 18:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tanah sitaan pemerintah dari para koruptor diusulkan untuk dilelang atau dijual murah kepada rakyat.

Usulan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa, 29 Oktober 2024.

“Kemudian soal tanah ketua, saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada seribu hektare. Dan Jaksa Agung siap menyerahkan dan saya sudah dengan Menteri Keuangan kita akan ketemu, bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat,” ujar Maruarar dalam ruang rapat Komisi V, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa, 29 Oktober 2024.


Pria yang akrab disapa Ara ini menambahkan, tanah sitaan hasil korupsi sangat banyak, dan bisa dimanfaatkan rakyat yang belum memiliki tanah dan rumah.

“Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji itu enggak susah ketua, kalau ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

“ASN yang enggak pernah punya rumah, tentara yang enggak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang enggak punya rumah, punya harapan ketua,” sambungnya.

Ia lantas meminta izin kepada Pimpinan Komisi V agar mempertemukan kementeriannya dengan kementerian terkait untuk pembahasan lebih lanjut terkait usulan tersebut.

“Ini soal kebijakan dan policy. Kalau di ruang rapat ini diizinkan minggu depan ketemu dengan Menkeu, BKPP, ATR, setengah masalah ini selesai ketua,” harapnya.

“Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh enggak kita ambil negara, dan kita kembalikan buat rakyat, harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan ketua,” demikian Maruarar Sirait.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya