Berita

Unjuk rasa kelompok masyarakat adat/Ist

Nusantara

DPRD Sumut Didemo, Minta Perda Masyarakat Adat Disahkan

SENIN, 28 OKTOBER 2024 | 20:10 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Massa dari 31 komunitas adat di Sumatera Utara berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin, 28 Oktober 2024. Mereka meminta agar DPRD Sumatera Utara segera mengesahkan peraturan daerah (perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

“Kami meminta agar DPRD Sumatera Utara yang baru segera memasukkan ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini dalam program legislasi daerah (Prolegda) untuk segera dibahas,” teriak Ketua PW Aman Sumut, Ansyurdin.

Menurutnya, ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini sudah beberapa kali mereka suarakan ke DPRD Sumut. Pada tahun 2019 hingga 2024, DPRD Sumut menurutnya tidak mengesahkannya menjadi perda karena RUU masyarakat adat belum disahkan di tingkat nasional. Padahal, pada beberapa daerah lain seperti Papua, Kalimantan dan Bali, mereka berhasil mengesahkan perda serupa tanpa harus menunggu pengesahan RUU Masyarakat Adat.


“Kami meminta agar Bapemperda memasukkan Ranperda pengakuan dan perlindungan adat ini dalam propemperda tahun ini,” ujarnya.

Desakan ini menurut massa sangat perlu mengingat hingga saat ini kriminalisasi terhadap masyarakat adat masih terus menjadi persoalan yang mengancam keberadaan mereka. Salah satu yang mereka sebutkan yakni seperti yang dialami oleh Sorbatua Siallagan yang merupakan Ketua Adat Dolok Parmonangan Ompu Umbak Siallagan. Ia diadukan melakukan tindak pidana pengrusakan dan menduduki kawasan hutan yang menjadi bagian konsesi PT Toba Pulp Lestari. 

Ia menjalani proses hukum sejak ditangkap pada Maret 2024 dan menjalani persidangan. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Medan membebaskannya lewat putusan sidang nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya