Rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kapolda NTT dan Sulteng, Senin, 28 Oktober 2024/RMOL

Politik

DPR Panggil Kapolda NTT dan Sulteng, Ini Pembahasannya

SENIN, 28 OKTOBER 2024 | 13:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi III DPR RI memanggil Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. Pemanggilan ini untuk membahas alasan di balik pemecatan Ipda Rudy Soik dan kasus narapidana yang tewas di dalam sel.

Pemanggilan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang turut menghadirkan sejumlah mahasiswa.

"Kami perlu menyampaikan juga bahwa rapat hari ini juga dihadiri oleh fraksi kehormatan, fraksi kehormatan adalah fraksi mahasiswa ada di balkon," kata Habiburokhman membuka rapat, Senin, 28 Oktober 2024.

Habiburokhman menuturkan agenda rapat hari ini meminta penjelasan terkait tindak lanjut penyelidikan atas tewasnya tahanan Polresta Palu atas nama Bayu Asityawan.

Begitu juga penjelasan mengenai dugaan pelanggaran etik di jajaran Polda NTT.

Berita

Politik

DPR Panggil Kapolda NTT dan Sulteng, Ini Pembahasannya

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan