Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Persepi Panggil LSI soal Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta

JUMAT, 25 OKTOBER 2024 | 13:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bakal memanggil Lembaga Survei Indonesia (LSI). Pemanggilan ini, terkait hasil penelitian mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.

Dikatakan Anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani, LSI akan dimintai penjelasan terkait hasil survei yang berbeda signifikan.

Saiful menuturkan, Selain LSI, Persepi juga memanggil Poltracking Indonesia yang hasil surveinya memotret elektabilitas masing-masing calon yang berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2024.


Diketahui LSI pada Rabu, 18 September 2024 merilis hasil survei yang hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono unggul dibanding paslon lain sebesar 51,8 persen. Sementara di bawahnya, Pramono Rano berapa pada angka 28,4 persen, disusul posisi terakhir Dharma-Kun memperoleh 3,2 persen.

Selang satu bulan kemudian, hasil perbedaan terjadi di survei LSI pada Rabu, 23 Oktober 2024. Survei  tersebut  menempatkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 41,6 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen dan Dharma-Kun 6,6 persen.

Dari dua hasil survei yang dirilis LSI itu terjadi penurunan elektabilitas RK-Suswono dalam satu bulan sebesar kurang lebih sekitar 14 persen.

Sedangkan, sehari setelahnya atau Kamis 24 Oktober 2024, Poltracking Indonesia juga merilis hal yang di sama. Hanya berbeda, di mana mereka mempoposikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di posisi teratas dengan Raihan 51,6 persen, kemudian diikuti Pramono Anung-Rano Karno 36,4 persen, dan Dharma-Kun 3,9 persen.

Saiful mengatakan, LSI maupun Poltracking Indonesia akan diperiksa oleh dewan etik Persepi dibantu oleh para pengurus.

"Semua anggota dewan etik (yang berjumlah 3 orang), dan dibantu pengurus Persepi," kata Saiful kepada wartawan, Jumat, 25 Oktober 2025.

Adapun, Saiful membeberkan sedikit, bahwa yang diperiksa adalah keseluruhan aspek dalam melakukan survei tersebut.

"Semua yang terkait dengan hasil survei. Waktunya sedang diatur," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya