Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Persepi Panggil LSI soal Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta

JUMAT, 25 OKTOBER 2024 | 13:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bakal memanggil Lembaga Survei Indonesia (LSI). Pemanggilan ini, terkait hasil penelitian mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.

Dikatakan Anggota Dewan Etik Persepi, Saiful Mujani, LSI akan dimintai penjelasan terkait hasil survei yang berbeda signifikan.

Saiful menuturkan, Selain LSI, Persepi juga memanggil Poltracking Indonesia yang hasil surveinya memotret elektabilitas masing-masing calon yang berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2024.


Diketahui LSI pada Rabu, 18 September 2024 merilis hasil survei yang hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono unggul dibanding paslon lain sebesar 51,8 persen. Sementara di bawahnya, Pramono Rano berapa pada angka 28,4 persen, disusul posisi terakhir Dharma-Kun memperoleh 3,2 persen.

Selang satu bulan kemudian, hasil perbedaan terjadi di survei LSI pada Rabu, 23 Oktober 2024. Survei  tersebut  menempatkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 41,6 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen dan Dharma-Kun 6,6 persen.

Dari dua hasil survei yang dirilis LSI itu terjadi penurunan elektabilitas RK-Suswono dalam satu bulan sebesar kurang lebih sekitar 14 persen.

Sedangkan, sehari setelahnya atau Kamis 24 Oktober 2024, Poltracking Indonesia juga merilis hal yang di sama. Hanya berbeda, di mana mereka mempoposikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di posisi teratas dengan Raihan 51,6 persen, kemudian diikuti Pramono Anung-Rano Karno 36,4 persen, dan Dharma-Kun 3,9 persen.

Saiful mengatakan, LSI maupun Poltracking Indonesia akan diperiksa oleh dewan etik Persepi dibantu oleh para pengurus.

"Semua anggota dewan etik (yang berjumlah 3 orang), dan dibantu pengurus Persepi," kata Saiful kepada wartawan, Jumat, 25 Oktober 2025.

Adapun, Saiful membeberkan sedikit, bahwa yang diperiksa adalah keseluruhan aspek dalam melakukan survei tersebut.

"Semua yang terkait dengan hasil survei. Waktunya sedang diatur," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya