Ketua DPP NCW Hanifa Sutrisna (kanan)/Ist
Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia.
Hal ini mengingat pidato presiden terpilih Prabowo Subianto yang berapi-api saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Kala itu Prabowo secara tegas menyatakan akan menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi.
Prabowo menganggap, korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit dan berkembang lebih maju. Menurut Prabowo, syarat utama bisa terwujudnya Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif.
Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika.
DPP National Corruption Watch (NCW) memperhatikan ada hal yang menarik terkait janji-janji pemberantasan korupsi di Indonesia pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Saat pelantikan, Prabowo juga menyinggung masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di Indonesia yang dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita.
“Kami berharap ada tindakan tegas dan nyata untuk para koruptor ini, bila perlu dihakimi massa seperti jambret dan maling makanan, dimana kejahatan mereka karena mereka lapar, bukan untuk menumpuk kekayaan. Dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo, jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu beliau (menteri-red) saja, karena fakta di lapangan kadang-kadang tidak sesuai laporan ke Presiden,” ujar Ketua DPP NCW Hanifa Sutrisna dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.
Menyimak dinamika sosial politik yang berkembang pasca terbentuknya Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada 21 Oktober 2024, banyak kalangan beranggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat kekhawatiran masyarakat akan ‘bagi-bagi kekuasaan’ atau politik akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau kami di DPP NCW tidak terlalu khawatir dengan politik akomodatif yang dilakukan Presiden Prabowo saat ini, karena kami memiliki keyakinan bahwa Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI ke-8 telah kembali menjadi ‘dirinya sendiri’ alias tidak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu,” ungkapnya.
DPP NCW melihat Prabowo sangat optimis bisa menekan korupsi dan turunannya. Jenderal Kopassus ini, mulai memperlihatkan jati dirinya yang tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.
Hal ini secara gamblang terlihat pada saat penetapan menteri-menteri di Kabinet Merah Putih, terobosan besar Prabowo terlihat pada saat mengangkat Mayor TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet yang di luar prediksi banyak pihak termasuk partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
“Kami dapat meraba ada keseriusan Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (
extraordinary crime) yang dapat menghancurkan bangsa dan negara kita. Kita harus optimis dan berikan kesempatan beliau (Prabowo-red) mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, terutama KPK,” ungkapnya lagi.
DPP NCW mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran dapat meninggalkan
legacy (warisan) yang jauh lebih baik dari pendahulunya terkait pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2023, Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 34 poin, lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai 40 poin.
“Tantangan untuk tumbuhnya persepsi pemberantasan korupsi hendaknya sejalan dengan peningkatan taraf hidup rakyat dan penurunan tingkat kemiskinan rakyat Indonesia. Kalau korupsi berkurang tapi rakyat tetap miskin dan susah mencari penghidupan yang layak, ya sama saja tidak ada dampak positifnya, tapi NCW yakin tidak akan seperti itu mudah-mudahan,” tandas Hanif.
