Tiongkok kembali menjadi bulan-bulanan Australia, Amerika Serikat dan 13 negara lainnya di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 22 Oktober 2024 atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet.
Duta Besar Australia untuk PBB James Larsen dalam pernyataannya mengatakan kepada komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB bahwa Tiongkok harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.
"Kami mendesak Tiongkok untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasional yang telah dipikulnya secara sukarela, dan untuk melaksanakan semua rekomendasi PBB," ujarnya, seperti dikutip dari
Reuters, Rabu 23 Oktober 2024.
"Ini termasuk membebaskan semua individu yang ditahan sewenang-wenang di Xinjiang dan Tibet, dan segera mengklarifikasi nasib dan keberadaan anggota keluarga yang hilang," ujarnya.
Dia berbicara atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Cong tidak terima dan balik mengatakan bahwa justru kelompok negara Barat tersebut telah menggunakan kebohongan untuk memprovokasi konfrontasi. Ia juga mengingatkan sikap negara-negara Barat terkait situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina.
"Situasi hak asasi manusia yang seharusnya menjadi perhatian utama komite tahun ini tidak diragukan lagi adalah situasi di Gaza," katanya.
"Australia dan AS, di antara beberapa negara lain, mengecilkan situasi yang mengerikan ini, sambil melancarkan serangan dan fitnah terhadap Xinjiang yang damai dan tenang," ujarnya.
Fu mengatakan jika jumlah korban tewas di Gaza tidak cukup untuk membangunkan hati nurani beberapa negara Barat.
"Maka apa yang mereka sebut sebagai perlindungan hak asasi manusia kaum Muslim hanyalah kebohongan terbesar," ujarnya.
Para pakar hak asasi manusia PBB yang independen mengkritik sebagian besar negara Barat bulan lalu karena mendukung Israel meskipun tindakannya di Gaza.
