Berita

Menteri HAM Natalius Pigai/Ist

Politik

Natalius Pigai Putar Otak Dikasih Anggaran Cuma Rp64 Miliar

SENIN, 21 OKTOBER 2024 | 19:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar anggaran khusus kementerian yang dipimpinnya dirombak.

Hal itu disampaikan Natalius Pigai dalam acara pisah sambut Kementerian HAM di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.

Semula, Natalius Pigai menuturkan penyusunan anggaran dalam konteks pembangunan harus berbasis hak asasi manusia dan ia berencana membangun sejumlah kegiatan HAM di daerah.


"Saya mau bangun pusat studi HAM, saya mau bangun tiga jurusan HAM, saya mau mengencangkan kesadaran HAM RI setiap desa, 80 ribu desa," kata Natalius Pigai.

Lantas, ia mengeluhkan lantaran tidak mendapatkan fasilitas yang cukup dari negara untuk menyosialisasikan pentingnya HAM di Indonesia.

"Tapi saya enggak bisa, saya enggak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan, presiden punya perhatian khusus,  maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan. Saya prajurit presiden," ujarnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kementerian HAM lantaran adanya hal genting di Indonesia terhadap permasalahan HAM.

Oleh sebab itu, ia meminta anggaran Kementerian HAM harus ditambah. Pasalnya, dalam pagu anggaran 2024 ini Kementerian Keuangan RI memberikan anggaran Rp64 miliar saja.

"30 tahun saya bersama presiden, bagi saya tidak ada hubungannya, kenapa presiden mau bangun kementerian ham berarti ada sesuatu besar yang lebih tinggi, maka tim transisi rombak sudah anggaran. Rombak itu dari 20 triliun tinggal 64 miliar, enggak bisa, tidak tercapai itu," tutupnya.

Adapun uraian pagu anggaran Kementerian Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024 dari Kementerian Keuangan, yakni untuk Kementerian Hukum Rp7,294 triliun, Kementerian HAM Rp64,855 miliar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp13,39 triliun.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya