Berita

Menteri HAM Natalius Pigai/Ist

Politik

Natalius Pigai Putar Otak Dikasih Anggaran Cuma Rp64 Miliar

SENIN, 21 OKTOBER 2024 | 19:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar anggaran khusus kementerian yang dipimpinnya dirombak.

Hal itu disampaikan Natalius Pigai dalam acara pisah sambut Kementerian HAM di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.

Semula, Natalius Pigai menuturkan penyusunan anggaran dalam konteks pembangunan harus berbasis hak asasi manusia dan ia berencana membangun sejumlah kegiatan HAM di daerah.


"Saya mau bangun pusat studi HAM, saya mau bangun tiga jurusan HAM, saya mau mengencangkan kesadaran HAM RI setiap desa, 80 ribu desa," kata Natalius Pigai.

Lantas, ia mengeluhkan lantaran tidak mendapatkan fasilitas yang cukup dari negara untuk menyosialisasikan pentingnya HAM di Indonesia.

"Tapi saya enggak bisa, saya enggak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan, presiden punya perhatian khusus,  maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan. Saya prajurit presiden," ujarnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kementerian HAM lantaran adanya hal genting di Indonesia terhadap permasalahan HAM.

Oleh sebab itu, ia meminta anggaran Kementerian HAM harus ditambah. Pasalnya, dalam pagu anggaran 2024 ini Kementerian Keuangan RI memberikan anggaran Rp64 miliar saja.

"30 tahun saya bersama presiden, bagi saya tidak ada hubungannya, kenapa presiden mau bangun kementerian ham berarti ada sesuatu besar yang lebih tinggi, maka tim transisi rombak sudah anggaran. Rombak itu dari 20 triliun tinggal 64 miliar, enggak bisa, tidak tercapai itu," tutupnya.

Adapun uraian pagu anggaran Kementerian Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024 dari Kementerian Keuangan, yakni untuk Kementerian Hukum Rp7,294 triliun, Kementerian HAM Rp64,855 miliar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp13,39 triliun.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya