Berita

Menteri HAM Natalius Pigai/Ist

Politik

Natalius Pigai Putar Otak Dikasih Anggaran Cuma Rp64 Miliar

SENIN, 21 OKTOBER 2024 | 19:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar anggaran khusus kementerian yang dipimpinnya dirombak.

Hal itu disampaikan Natalius Pigai dalam acara pisah sambut Kementerian HAM di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.

Semula, Natalius Pigai menuturkan penyusunan anggaran dalam konteks pembangunan harus berbasis hak asasi manusia dan ia berencana membangun sejumlah kegiatan HAM di daerah.


"Saya mau bangun pusat studi HAM, saya mau bangun tiga jurusan HAM, saya mau mengencangkan kesadaran HAM RI setiap desa, 80 ribu desa," kata Natalius Pigai.

Lantas, ia mengeluhkan lantaran tidak mendapatkan fasilitas yang cukup dari negara untuk menyosialisasikan pentingnya HAM di Indonesia.

"Tapi saya enggak bisa, saya enggak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan, presiden punya perhatian khusus,  maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan. Saya prajurit presiden," ujarnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kementerian HAM lantaran adanya hal genting di Indonesia terhadap permasalahan HAM.

Oleh sebab itu, ia meminta anggaran Kementerian HAM harus ditambah. Pasalnya, dalam pagu anggaran 2024 ini Kementerian Keuangan RI memberikan anggaran Rp64 miliar saja.

"30 tahun saya bersama presiden, bagi saya tidak ada hubungannya, kenapa presiden mau bangun kementerian ham berarti ada sesuatu besar yang lebih tinggi, maka tim transisi rombak sudah anggaran. Rombak itu dari 20 triliun tinggal 64 miliar, enggak bisa, tidak tercapai itu," tutupnya.

Adapun uraian pagu anggaran Kementerian Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024 dari Kementerian Keuangan, yakni untuk Kementerian Hukum Rp7,294 triliun, Kementerian HAM Rp64,855 miliar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp13,39 triliun.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya