Berita

Diskusi bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Kedaulatan Ekonomi" yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur/Ist

Politik

Asta Cita Prabowo, Solusi Sistem Ekonomi Berbasis Pancasila dan UUD 1945

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 17:16 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sistem ekonomi nasional seharusnya dilandaskan dan berakar pada penerapan Pancasila dan UUD 1945. 
 
Hal itu ditegaskan Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini dalam diskusi bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Kedaulatan Ekonomi" yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur.
 
“Seharusnya kita memiliki sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya, sampai hari ini belum ada sistem tersebut,” kata Hendri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Oktober 2024.
 

 
Lanjut Hendri, jangan sampai dalam membangun sistem ekonomi ini Indonesia bergantung pada siapa yang berkuasa, tanpa ada acuan yang jelas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Apalagi, sampai membuat arah pengelolaan ekonomi nasional semakin terpisah dari tujuan utama untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
 
“Sekarang menjadi tidak dipahami, tidak hanya oleh penyelenggara negara, tetapi juga oleh rakyat. Semakin banyak rakyat yang tidak mempedulikan ekonomi kita seperti apa,” katanya.
 
Itu sebabnya, Asta Cita, visi dari presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai memiliki komitmen pada penguatan ideologi Pancasila dan menjadi harapan baru untuk membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.
 
"Jika presiden baru menetapkan Asta Cita, itu adalah ideologi dan di situ ideologi Pancasila, artinya seharusnya akan ada sistem ekonomi yang sesuai Pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya