Berita

Diskusi bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Kedaulatan Ekonomi" yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur/Ist

Politik

Asta Cita Prabowo, Solusi Sistem Ekonomi Berbasis Pancasila dan UUD 1945

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 17:16 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sistem ekonomi nasional seharusnya dilandaskan dan berakar pada penerapan Pancasila dan UUD 1945. 
 
Hal itu ditegaskan Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini dalam diskusi bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Kedaulatan Ekonomi" yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur.
 
“Seharusnya kita memiliki sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya, sampai hari ini belum ada sistem tersebut,” kata Hendri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Oktober 2024.
 

 
Lanjut Hendri, jangan sampai dalam membangun sistem ekonomi ini Indonesia bergantung pada siapa yang berkuasa, tanpa ada acuan yang jelas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Apalagi, sampai membuat arah pengelolaan ekonomi nasional semakin terpisah dari tujuan utama untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
 
“Sekarang menjadi tidak dipahami, tidak hanya oleh penyelenggara negara, tetapi juga oleh rakyat. Semakin banyak rakyat yang tidak mempedulikan ekonomi kita seperti apa,” katanya.
 
Itu sebabnya, Asta Cita, visi dari presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai memiliki komitmen pada penguatan ideologi Pancasila dan menjadi harapan baru untuk membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.
 
"Jika presiden baru menetapkan Asta Cita, itu adalah ideologi dan di situ ideologi Pancasila, artinya seharusnya akan ada sistem ekonomi yang sesuai Pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Menhub Prioritas Program dan Anggaran untuk Tingkatkan Keselamatan Transportasi

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:51

DPR Yakin Potongan Aplikasi 8 Persen Bikin Driver Makin Sejahtera

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:48

Kuasa Hukum Pertanyakan Status Tersangka Raudi Akmal

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:25

Nasib Ribuan Pekerja Moker Freeport Diadukan ke Kementerian HAM

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:09

Gus Yaqut Dibantarkan ke Rumah Sakit Polri

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:58

Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Penguatan Perbatasan Indonesia di Siem Reap

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:29

Legislator Golkar Apresiasi Dividen PT Telkom Tertinggi

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:15

Connie Minta Jokowi Diadili Terkait Kebijakan IKN

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:12

Kuliner Potensi Perkuat Pariwisata di Kancah Internasional

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:53

Harta Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Naik 23,2 Persen, Utang Nyaris Rp100 Miliar

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:51

Selengkapnya