Berita

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Menanti Perubahan Lewat Kabinet Kolaboratif Prabowo-Gibran

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 11:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kabinet kolaboratif yang akan dibentuk oleh Prabowo Subianto diyakini mampu membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Pasalnya, komposisi calon menteri dan wakil menteri di kabinet tersebut memberikan harapan besar bagi masyarakat.

"Kabinet yang terasa kolaboratif ini akan mampu merangkul semua kalangan sekaligus menguatkan perubahan Indonesia ke depan sebagaimana yang dijanjikan Pak Prabowo," ujar Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, Sabtu 19 Oktober 2024.

Perempuan yang akrab disapa Mita ini juga menekankan pentingnya isu demokrasi dalam pemerintahan mendatang, khususnya terkait efisiensi pemilu dan pelaksanaan pilkada yang efektif, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.


"Semangat perbaikan ini harus melibatkan partisipasi semua pihak agar harapan memperkuat integrasi bangsa dengan meningkatkan kualitas demokrasi mampu memberikan dampak masif dalam kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Lebih jauh, ia berharap di bawah pemerintahan dan kabinet kolaboratif ini, Indonesia akan semakin maju, produktif, serta progresif dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

"Di bawah pemerintahan dan kabinet ini, negara kita harus makin maju dan produktif, kolaboratif dan progresif ke depannya," pungkasnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil Presiden RI 2024-2029 di gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya