Berita

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Menanti Perubahan Lewat Kabinet Kolaboratif Prabowo-Gibran

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 11:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kabinet kolaboratif yang akan dibentuk oleh Prabowo Subianto diyakini mampu membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Pasalnya, komposisi calon menteri dan wakil menteri di kabinet tersebut memberikan harapan besar bagi masyarakat.

"Kabinet yang terasa kolaboratif ini akan mampu merangkul semua kalangan sekaligus menguatkan perubahan Indonesia ke depan sebagaimana yang dijanjikan Pak Prabowo," ujar Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, Sabtu 19 Oktober 2024.

Perempuan yang akrab disapa Mita ini juga menekankan pentingnya isu demokrasi dalam pemerintahan mendatang, khususnya terkait efisiensi pemilu dan pelaksanaan pilkada yang efektif, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.


"Semangat perbaikan ini harus melibatkan partisipasi semua pihak agar harapan memperkuat integrasi bangsa dengan meningkatkan kualitas demokrasi mampu memberikan dampak masif dalam kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Lebih jauh, ia berharap di bawah pemerintahan dan kabinet kolaboratif ini, Indonesia akan semakin maju, produktif, serta progresif dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

"Di bawah pemerintahan dan kabinet ini, negara kita harus makin maju dan produktif, kolaboratif dan progresif ke depannya," pungkasnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil Presiden RI 2024-2029 di gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya