Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

IMF: China Tidak Bisa Lagi Andalkan Ekspor untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 10:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiongkok tak bisa lagi mengandalkan ekspornya untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. 

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan pertumbuhan ekonomi China terancam melambat, kecuali jika negara itu beralih ke model ekonomi yang didorong konsumen.

"Pertumbuhan Tiongkok dapat turun di bawah 4 persen dalam jangka menengah jika tetap berada di jalurnya saat ini. Tingkat yang akan sangat sulit bagi Tiongkok. Akan sangat sulit dari sudut pandang sosial," kata Kristalina dalam sebuah wawancara dengan Reuters, dikutip Sabtu 19 Oktober 2024. 


Kristalina mengatakan penelitian IMF menunjukkan bahwa Tiongkok dapat tumbuh pada kecepatan yang jauh lebih tinggi jika membuat perubahan untuk memberi konsumennya keyakinan untuk membelanjakan uangnya lebih banyak.

"Tiongkok berada di persimpangan jalan. Jika mereka melanjutkan dengan model mereka saat ini, yang merupakan pertumbuhan yang dipimpin ekspor, akan ada masalah. Mengapa? Karena ekonomi Tiongkok telah tumbuh ke titik di mana ekspor Tiongkok tidak lagi menjadi faktor kecil dalam perdagangan global," kata  Kristalina.

Beijing tidak dapat lagi .mengandalkan keajaiban yang akan mempertahankan model yang dipimpin ekspor dalam ekonomi besar ini sebagai kendaraan yang layak, tambahnya.

Pengumuman terbaru Tiongkok tentang rencana stimulus fiskal sudah tepat, dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kepercayaan konsumen yang hancur oleh krisis real estat selama bertahun-tahun.

Kurangnya permintaan domestik Tiongkok telah mengalihkan lebih banyak hasil produksi Tiongkok ke ekspor, yang menyebabkan AS, Eropa, dan negara-negara lain menaikkan hambatan tarif untuk melindungi pekerja dan perusahaan mereka di sektor-sektor seperti kendaraan listrik. 

Kristalina mengatakan IMF masih menilai sejauh mana langkah-langkah terbaru Tiongkok akan berlaku, tetapi menambahkan bahwa reformasi yang lebih mendalam diperlukan untuk mengubah ekonomi Tiongkok menjadi ekonomi yang dipimpin oleh konsumsi. 

Ini termasuk reformasi pensiun, membangun jaring pengaman sosial untuk mengurangi kebutuhan akan tabungan pencegahan yang besar, dan berinvestasi di sektor-sektor ekonomi yang belum berkembang termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan.

Ketika ditanya tentang komentar terbaru dari seorang pejabat Departemen Keuangan AS bahwa IMF "terlalu sopan" dalam hal menekan Tiongkok pada kebijakan industri dan kebijakan nilai tukar, Georgieva tidak setuju, dengan mengatakan bahwa Dana tersebut telah lama menyerukan reformasi subsidi di Tiongkok dan perlunya menempatkan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta pada posisi yang setara.

"Kami selalu mengatakannya sebagaimana kami melihatnya," tambah Kristalina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya