Berita

Presiden terpilih, Prabowo Subianto/Ist

Politik

Prabowo Diminta Pidato Kebudayaan di TIM Usai Dilantik

KAMIS, 17 OKTOBER 2024 | 12:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto diharapkan langsung dapat menyampaikan pidato kebudayaan.

Usulan ini sampaikan Ketua Bidang Komunikasi DPN Partai Gelora, Dedi Miing Gumelar seperti dikutip melalui keterangan resminya, Kamis 17 Oktober 2024. 

Menurutnya, pidato kebudayaan yang disampaikan seorang pemimpin dapat mengubah paradigma atau cara pandang rakyatnya terhadap attitude sikap dan perilaku sehari-hari yang dinilai masih rendah.


"Kebudayaan jangan hanya dipersepsikan kesenian atau peninggalan artefak saja. Tetapi kebudayaan itu, adalah pengejawantahan dari budaya, sebab bangsa yang unggul adalah bangsa yang berbudaya. Budaya itu pemikiran,” kata Miing. 

Miing melanjutkan, penyataan Prabowo yang meminta agar para ketum parpol tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari APBN merupakan buah pemikiran kebudayaan.

Prabowo ingin menunjukkan bahwa mencuri uang APBN itu sebagai tindakan yang tidak berbudaya, dimana seharusnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi justru diambil untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya kira Pak Prabowo tidak hanya sekedar bicara politik akomodatif, tetapi juga ingin memperbaiki budaya rakyatnya seperti rasa malu, moralitas dan attitude yang dimulai dari menyadarkan para pemimpinnya di pemerintahan,” ujar Miing.

Partai Gelora berharap Pidato Kebudayaan itu, disampaikan Prabowo di Taman Ismail Marzuki atau Gedung Kesenian Jakarta, bukan di Istana Negara. Tujuannya agar bisa menyatu bersama rakyat.

“Pak Prabowo akan menjadi presiden pertama yang menyampaikan Pidato Kebudayaan. Dalam pidato itu, sampaikan bahwa Pak Prabowo punya pemikiran ingin menjadikan bangsa yang unggul," kata Miin. 

Maka perlu diciptakan SDM yang unggul, salah satu instrumennya selain pendidikan adalah makan bergizi gratis,” tandasnya.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya