Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Dok. RMOL
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diharapkan dapat terus melanjutkan kerja keras dalam bidang pertanahan serta tata ruang pada era pemerintahan baru.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, bahwa urusan pertanahan dan tata ruang sangat mendasar.
"Masyarakat menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR/BPN ini dan sekali lagi perlu terus melanjutkan kerja-kerja keras, kerja Bersama, dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan ke depan," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.
Ia mengaku senang dengan pengalamannya selama menjabat sebagai Menteri ATR/BPN dalam beberapa bulan terakhir.
"Walaupun menurut saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa, tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan, sukacita bersama keluarga besar ATR/BPN dari seluruh Indonesia, dan saya bangga menjadi bagian dari ini semua," katanya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2/24 dan digantikan oleh pemerintahan yang baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. AHY mengatakan, ia akan siap dengan tugas baru yang diembankan kepadanya.
AHY menjadi salah seorang yang menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024 dan bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
"Kita berharap bahwa ATR/BPN bisa semakin maju, semakin sukses, semakin melayani rakyat di berbagai urusan pertanahan dan tata ruang. Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini. Dan di manapun nanti pada saatnya penugasan baru, di manapun itu, tapi saya tidak akan pernah akan melupakan kebersamaan ini dan juga tentunya ingin terus berjuang bersama jajaran dan para sahabat yang ada di ATR/BPN," ujar AHY.
Di masa transisi pemerintahan saat ini, AHY menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN tetap fokus pada tugas pokok.
Salah satu contohnya masih berhasil mengungkap tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh para oknum mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Saya rasa tidak ada kata berhenti. Kami akan tetap fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan termasuk melanjutkan Reforma Agraria dan menghadirkan iklim investasi yang semakin baik dengan menghadirkan kepastian hukum atas tanah di berbagai pelosok tanah air," katanya.
Meski ia belum mau membocorkan lebih jauh soal posisi pastinya di kabinet Prabowo-Gibran dan meminta publik bersabar menunggu pernyataan resmi dari Prabowo, rumor yang beredar menyebutkan bahwa ia kemungkinan bakal menjadi menteri koordinator (menko) yang mengurusi soal kemasyarakatan dan infrastruktur.
