Fraksi Gerindra Soroti Masalah Pendangkalan di Pelabuhan Pontianak

Masalah pendangkalan di alur pelayaran terus menuai sorotan dari stakeholder pelayaran. Hal itu menghambat keluar masuknya kapal di pelabuhan.

Terkait itu, Anggota DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan ke KSOP Pontianak beberapa waktu lalu.  

“Saya berkunjung ke Kantor KSOP Pontianak, bertemu dengan Kepala KSOP dan General Manager (GM) Pelindo Cabang Kalimantan Barat, untuk membicarakan keluhan Asosiasi Pelayaran pada saat memasuki alur sungai menuju ke Pelabuhan Pontianak,” kata BHS akrab disapa, dikutip RMOL dari akun Instagram pribadinya, Selasa, 15 Oktober 2024.
 

 
Menurut BHS yang juga praktisi dan pemerhati pelayaran, saat ini ada sekitar panjang 3 mil alur yang mengalami pendangkalan. 

“Sehingga menghambat arus masuk penumpang maupun barang di Pelabuhan Pontianak, serta pelabuhan pelabuhan lain di alur Sungai Kapuas, Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Anggota Dewan Pakar Gerindra itu menegaskan bahwa pendangkalan ini harus segera diatasi dengan normalisasi pengerukan, agar kedalaman alur bisa lebih dalam. 

“Sehingga juga bisa memberikan manfaat keselamatan pelayaran, penumpang dan barang. Karena alur yang dangkal bisa merusak komponen kapal dalam air, Plate, Baling-Baling, juga Pompa Pompa Pendingin di kapal tersebut,” bebernya.

Ia optimis dengan dalamnya alur, maka kapal-kapal yang masuk dan keluar dari Kalimantan Barat bisa berukuran lebih besar. Tentunya membuat dampak angkutan yang efektif dan efisien. 

“Sehingga harga logistik menjadi lebih murah, bila diangkut dengan armada yang lebih besar. Dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut serta nasional akan meningkat,” ungkapnya lagi.

“Pontianak harus menjadi Pelabuhan Hub untuk Indonesia Bagian Utara, karena langsung berhubungan dengan 2 negara sekaligus. Dan dengan Program Asean Connectivity, maka Pelabuhan Pontianak ini harus bisa betul betul baik kondisinya, dan menjadi Ikon bagi Negara Indonesia. Saya siap menyelesaikan permasalahan, kesulitan transportasi laut di Wilayah Kalimantan Barat,” pungkas BHS.