Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Jelang Jokowi Lengser Utang Luar Negeri Naik 7,3 Persen, Tembus 425,1 Miliar Dolar AS

SENIN, 14 OKTOBER 2024 | 14:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang lengsernya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat tembus 425,1 miliar Dolar AS atau sekitar Rp6.625 triliun per Agustus 2024.

Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya pada Senin 14 Oktober 2024 mengatakan utang tersebut melesat 7,3 persen secara tahunan (yoy), dengan utang yang bersumber dari pemerintah dan swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata BI dalam keterangan pers.


Adapun posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 dilaporkan mencapai 200,4 miliar Dolar AS. Pertumbuhan utang ini melonjak 4,6 persen yoy, atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya, Juli 2024 sebesar 0,6 persen yoy.

BI menjelaskan, utang luar negeri pemerintah ini dikelola untuk mendukung belanja negara, antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3 persen).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata BI.

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Agustus 2024 tercatat sebesar 197,8 miliar Dolar AS. Utang ini juga meningkat 1,3 persen yoy, dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ULN pada Juli 2024 sebesar 0,5 persen.

Adapun perkembangan ULN itu bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. 

BI mengklaim utang luar negeri itu sejauh ini masih aman dan terkendali. Hal tersebut tercermin dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 31,0 persen.

Keamanan ini juga tercermin dari komposisi yang didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3  persen dari total utang luar negeri.

Dikatakan lembaga keuangan negara itu, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya