Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/RMOLJatim

Politik

Rocky Gerung: Kunker DPRD Harus Selesaikan Masalah, Bukan Cuma Foto-foto

SENIN, 14 OKTOBER 2024 | 05:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus kritis dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Sebab DPR adalah parlemen yang harus bicara tanpa basa basi. Bukan transaksi amplop.

Demikian ditegaskan pengamat politik Rocky Gerung saat menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Memperingati Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur, Sabtu (12/10).

Rocky berharap agar anggota DPRD Jatim bersungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi legislatif dan menjaga iklim demokrasi di Jatim.

"Saya akan kembali ke sini, diundang atau tidak diundang, untuk mengevaluasi teman-teman DPRD Jatim.  Sudahkan Indeks Demokrasi Indonesia tumbuh karena pengaruh dari Jawa Timur," tuturnya, diwartakan RMOLJatim, Minggu, 13 Oktober 2024. 

Rocky mengaku ingin persoalan di Jawa Timur bisa terselesaikan oleh kinerja anggota DPRD.

"Kunjungan kerja bukan hanya foto-foto di depan kantor instansi,  tapi terjun di mana tempat itu ada masalah yang serius yang harus diselesaikan," kritiknya.

Dalam peringatan hari jadi Jatim, Rocky mengatakan, Jatim menopang 20 provinsi Indonesia bagian timur dan bagian tengah.

"Bayangkan daging sapi dan bumbu pecel dihasilkan Jawa Timur didistribusikan ke rakyat Jawa Timur dan Tengah. Jawa Timur mempertahankan kemakmuran rakyat kita yang sekarang mengalami kesulitan," katanya. 

Rocky menambahkan, Surabaya ibu kotanya PKB, yakni Perlawanan Kemerdekaan Bangsa. Karena memiliki Bung Tomo, ada juga Ir H Juanda yang memastikan negeri ini harus dianggap sebagai satu kesatuan laut dan itu ada dalam investasi dalam bidang politik internasional di bidang laut.

 "Saya tahu bahwa sejak 500 tahun sudah bergaul dengan Paris. Kemudian Diplomat sudah ada sejak abad kedua di China. Ini artinya Surabaya sudah mengglobal dari awal. Kita hidupkan isu itu pada kesempatan ini. Pertumbuhan ekonomi surabaya juga dikendalikan oleh prinsip kemasuk akalan yang memastikan APBN tiba pada mereka yang membutuhkan perlindungan negara," terangnya. 

Ini artinya, lanjut Rocky, dalam setahun ini peradaban Surabaya bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Yakni beban Jawa Timur mengatasi problem kemiskinan di Indonesia.  

"Stunting di Jatim masih tinggi 22 persen. Stunting itu harus 15 persen," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya