Berita

Tangkapan layar Andi Widjajanto/Rep

Politik

Warning! Anggaran Pertahanan Era Jokowi Terus Menurun

MINGGU, 13 OKTOBER 2024 | 01:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pembangunan kekuatan pertahanan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata mengalami pelemahan dari era sebelumnya.

Hal itu disampaikan peneliti senior Lab 45 Andi Widjajanto dalam podcast bersama Akbar Faizal, dikutip dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu 12 Oktober 2024.

“Kalau untuk poin pertama, modernisasi Alutsista, itu mau tidak mau kita harus melihat alokasi anggaran yang diberikan kepada pertahanan, terutama untuk pengadaan senjata baru. Rule of thumb-nya, jika satu negara itu ingin melakukan modernisasi plus, dalam artian dia harus mengganti yang tua dan membeli yang baru, maka minimal 1,5 persen dari PDB harus dialokasikan ke anggaran (pertahanan). Kalau dia (hanya) antara 0,7 sampai 1 persen, maka pada dasarnya dia cuma maintenance (perawatan),” jelas Andi.


Saat ini anggaran pertahanan Indonesia berkutat antara 0,6-0,7 persen dari PDB. Dengan demikian, Andi menyebut tren tersebut sangat berdampak pada penurunan kualitas alutsista.

“Nah Indonesia dalam 10 tahun di masa Pak Jokowi menunjukkan tren yang terus menerus turun. Di bawah Pak Ryamizard sebagai menhan, di bawah Pak Prabowo sebagai menhan, proporsi anggaran pertahanan ke PDB tidak pernah mendekati 1 persen, apalagi 1,5 persen," ungkapnya.

"Ini untuk saya sudah warning. Pada dasarnya, Indonesia tidak lagi bisa bahkan mempertahankan kekuatan yang ada, tapi cenderung melakukan reduksi,” tegas mantan Gubernur Lemhanas tersebut.

Sambung Andi, hal ini akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintahan Prabowo Subianto dengan Menhan barunya.

“Pada saat nanti punya kendala beli baru, tapi juga kemudian mengatur life cycle dari alutsista-alutsista yang lama,” pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya