Izin Ekspor Pasir Laut Bebani Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kebijakan ekspor pasir laut dinilai akan membebani pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

Ekspor pasir laut yang dihentikan sejak 20 tahun lalu ini banyak dianggap berpotensi merusak ekosistem laut Indonesia. Imbasnya, berbagai kecaman terus disampaikan sejumlah aktivis lingkungan hingga para praktisi.

Namun sayangnya, Mendag Zulhas terkesan tutup telinga dan mengabaikan ancaman kerusakan lingkungan. Ia lebih memilih menuruti ambisi Presiden Joko Widodo yang tinggal menghitung hari sebelum lengser.

"Zulhas tidak akan berani mengubah itu semua karena perintah Jokowi yang saat ini masih menjabat Presiden," kata ekonom senior Anthony Budiawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 12 Oktober 2024. 

Anthony mengurai, keran ekspor pasir laut kembali dibuka setelah Zulhas meneken revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yakni Permendag 20/2024 dan Permendag 21/2024 berisi perubahan aturan tentang barang yang dilarang diekspor serta kebijakan ekspor.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini meyakini, Mendag Zulhas tidak punya nyali membatalkan izin ekspor pasir laut meski banyak ditentang.

Kondisi inilah akan menambah beban bagi Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. 

"Artinya, Zulhas membiarkan ini mengambang untuk menjadi beban menteri yang akan datang," tutupnya.