Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/RMOL

Politik

Rakyat Akan Jadi Oposisi Kalau PDIP Merapat ke Pemerintahan

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 20:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang masih menjadi misteri. Apakah partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto atau memilih berada di luar sebagai oposisi.

Menanggapi hal ini, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, rakyat tidak galau apalagi khawatir dengan langkah partai politik berlambang banteng moncong putih itu. Karena rakyat sudah punya sikap tegas.

"Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung pemerintah, artinya tugas kami (rakyat) untuk menjadi oposisi," kata Refly Harun usai jumpa pers persiapan Silaturahmi Kebangsaan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2024.


Dalam sistem demokrasi, oposisi memegang peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Jika semua kekuatan politik utama terkooptasi oleh pemerintah yang berkuasa, keseimbangan politik ditakutkan terganggu. 

Dalam situasi seperti ini, peran oposisi harus diambil alih oleh rakyat melalui berbagai bentuk partisipasi politik, seperti gerakan masyarakat sipil dan kelompok advokasi.

"Ruang oposisi itu lebar sekali," jelas Refly Harun.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, 8 parpol berhasil meraih kursi di DPR RI. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dari 8 parpol yang mengisi 580 kursi di DPR, hanya PDIP saja yang kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Meskipun kursi PDIP paling banyak, yakni 110, komposisinya tetap sangat timpang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya