Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/RMOL

Politik

Rakyat Akan Jadi Oposisi Kalau PDIP Merapat ke Pemerintahan

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 20:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang masih menjadi misteri. Apakah partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto atau memilih berada di luar sebagai oposisi.

Menanggapi hal ini, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, rakyat tidak galau apalagi khawatir dengan langkah partai politik berlambang banteng moncong putih itu. Karena rakyat sudah punya sikap tegas.

"Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung pemerintah, artinya tugas kami (rakyat) untuk menjadi oposisi," kata Refly Harun usai jumpa pers persiapan Silaturahmi Kebangsaan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2024.


Dalam sistem demokrasi, oposisi memegang peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Jika semua kekuatan politik utama terkooptasi oleh pemerintah yang berkuasa, keseimbangan politik ditakutkan terganggu. 

Dalam situasi seperti ini, peran oposisi harus diambil alih oleh rakyat melalui berbagai bentuk partisipasi politik, seperti gerakan masyarakat sipil dan kelompok advokasi.

"Ruang oposisi itu lebar sekali," jelas Refly Harun.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, 8 parpol berhasil meraih kursi di DPR RI. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dari 8 parpol yang mengisi 580 kursi di DPR, hanya PDIP saja yang kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Meskipun kursi PDIP paling banyak, yakni 110, komposisinya tetap sangat timpang.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya