Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/RMOL

Politik

Rakyat Akan Jadi Oposisi Kalau PDIP Merapat ke Pemerintahan

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 20:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang masih menjadi misteri. Apakah partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto atau memilih berada di luar sebagai oposisi.

Menanggapi hal ini, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, rakyat tidak galau apalagi khawatir dengan langkah partai politik berlambang banteng moncong putih itu. Karena rakyat sudah punya sikap tegas.

"Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung pemerintah, artinya tugas kami (rakyat) untuk menjadi oposisi," kata Refly Harun usai jumpa pers persiapan Silaturahmi Kebangsaan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2024.


Dalam sistem demokrasi, oposisi memegang peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Jika semua kekuatan politik utama terkooptasi oleh pemerintah yang berkuasa, keseimbangan politik ditakutkan terganggu. 

Dalam situasi seperti ini, peran oposisi harus diambil alih oleh rakyat melalui berbagai bentuk partisipasi politik, seperti gerakan masyarakat sipil dan kelompok advokasi.

"Ruang oposisi itu lebar sekali," jelas Refly Harun.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, 8 parpol berhasil meraih kursi di DPR RI. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dari 8 parpol yang mengisi 580 kursi di DPR, hanya PDIP saja yang kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Meskipun kursi PDIP paling banyak, yakni 110, komposisinya tetap sangat timpang.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya