Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/RMOL

Politik

Rakyat Akan Jadi Oposisi Kalau PDIP Merapat ke Pemerintahan

RABU, 09 OKTOBER 2024 | 20:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang masih menjadi misteri. Apakah partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto atau memilih berada di luar sebagai oposisi.

Menanggapi hal ini, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, rakyat tidak galau apalagi khawatir dengan langkah partai politik berlambang banteng moncong putih itu. Karena rakyat sudah punya sikap tegas.

"Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung pemerintah, artinya tugas kami (rakyat) untuk menjadi oposisi," kata Refly Harun usai jumpa pers persiapan Silaturahmi Kebangsaan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2024.


Dalam sistem demokrasi, oposisi memegang peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Jika semua kekuatan politik utama terkooptasi oleh pemerintah yang berkuasa, keseimbangan politik ditakutkan terganggu. 

Dalam situasi seperti ini, peran oposisi harus diambil alih oleh rakyat melalui berbagai bentuk partisipasi politik, seperti gerakan masyarakat sipil dan kelompok advokasi.

"Ruang oposisi itu lebar sekali," jelas Refly Harun.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, 8 parpol berhasil meraih kursi di DPR RI. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dari 8 parpol yang mengisi 580 kursi di DPR, hanya PDIP saja yang kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Meskipun kursi PDIP paling banyak, yakni 110, komposisinya tetap sangat timpang.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya