Berita

Industri tekstil/Net

Bisnis

Gelombang PHK Massal Diprediksi Berlanjut, APINDO: Ekonomi Masih Sulit

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 14:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di dalam negeri diprediksi masih akan terus berlanjut.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian dalam negeri masih mengalami kesulitan.

"Beberapa industri khususnya di manufakturing mengalami problem, seperti industri tekstil, alas kaki dan sejenisnya yang mengalami perlambatan dari sisi produksi karena ekspor mereka lagi kesulitan, ini tidak baik-baik saja," kata Sutrisno, Selasa, 8 Oktober 2024.


Sutrisno menjelaskan ekonomi global yang melambat, khususnya kondisi mitra dagang RI yang lesu menjadi salah satu masalah yang turut mempengaruhi ekspor di dalam negeri.

"Bukan saja ekonomi di Amerika Serikat yang memburuk tapi juga kondisi global juga berpengaruh, hal ini membuat gangguan signifikan bagi industri yang melakukan ekspor seperti tekstil," tuturnya.

Selain sektor tekstil, Sutrisno juga mengungkapkan bahwa industri elektronik ikut mengalami penurunan penjualan.
 
"Industri elektronik banyak problem juga akibat daya beli masyarakat yang turun, PMI yang turun ini menandakan bahwa masyarakat kesulitan membeli, mereka mengutamakan kebutuhan pokok," sambung Sutrisno.

Kondisi ini, kata Apindo itu juga terdampak dari kebijakan pemerintah yang tidak pro dunia usaha, sehingga membuat daya beli masyarakat menurun.

"Kebijakan seperti tabungan Tapera bagi pekerja ini semakin membuat susah, ekonomi buruk mereka malah disuruh menabung, sehingga menghadirkan ketidakpastian kepada pebisnis secara keseluruhan," katanya.

"Mitra dagang yang sedang lesu, ekspor turun kebijakan yang tidak pro dunia usaha membuat kegaduhan, sehingga pelaku usaha cenderung wait and see dan tidak ada keinginan melakukan investasi progresif," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya