Berita

Analis Utama Maha Data Laboratorium Indonesia 45 (Lab 45), Diyauddin, dalam Seminar Nasional LAB 45 di Perpusatakaan Nasional/RMOL

Politik

Tanpa Jubir, Citra Pemerintahan Jokowi Menurun

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 11:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahannya sejak 2014 hingga 2024, mendapat evaluasi dari Laboratorium Indonesia 45 (Lab 45). 

Salah satunya adalah soal komunikasi publik yang berimbas pada citra pemerintahan.

Demikian disampaikan Analis Utama Maha Data LAB 45, Diyauddin dalam Sesi 1 Seminar Nasional LAB 45 bertajuk "Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?, di Perpusatakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.


Diyauddin menjelaskan, komunikasi publik pemerintahan Jokowi cenderung turun ketika masuk periode kedua. 

Sebab informasi-informasi kritis dan miring yang bertebaran di media-media sosial terkesan lambat direspons, tidak memiliki kejelasan, bahkan cenderung dibiarkan.

"Ini tidak ada yang bisa menjelaskan, misalnya masalah akun Fufufafa (yang viral di media sosial bahwa akun Kaskus itu diduga dimiliki putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka)," ujar Diyauddin.

Menurutnya, masalah komunikasi publik pemerintahan Jokowi di periode kedua, setidaknya berlangsung beberapa tahun belakangan saja, bukan sejak awal memasuki periode kedua.

Diyauddin mengungkapkan, terdapat satu sebab utama dari masalah komunikasi publik pemerintahan Jokowi, yang bisa dibilang tidak seperti yang dijalankan pada periode pertamanya. 

"Kita, selama hampir 3 tahun belakangan mengalami kekosongan jubir Kepresidenan," kata Diyauddin.

Oleh karena itu, diharapkan pada pemerintahan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dapat mencontoh negara tetangga, yang menjaga dengan baik komunikasi publik pemerintahannya dan terhindar dari citra negatif dari publik. 

"Di Amerika Serikat hampir setiap hari ada konferensi pers dari jubir Kepresidenan," demikian Diyauddin.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya