Berita

Salah satu sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Hakim PN Jakarta Pusat Tidak Ikut Mogok Sidang

SELASA, 08 OKTOBER 2024 | 11:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hakim-hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus tetap mendukung aksi Solidaritas Hakim Indonesia, meskipun tidak ikut melakukan aksi mogok sidang.

Pantauan RMOL di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, pelayanan untuk masyarakat tetap berlangsung seperti biasanya.

Persidangan-persidangan di PN Jakarta Pusat juga tetap berlangsung, baik itu perkara tindak pidana korupsi, perkara pidana umum, maupun perkara perdata.


Kepala Humas PN Jakarta Pusat, Hakim Zulkifli Atjo membeberkan alasan para Hakim di PN Jakarta Pusat tidak ikut melakukan mogok sidang.

"Alasannya perkara tersebut telah dijadwalkan sebelumnya. Kemudian banyak perkara pidana yang harus diputus segera karena masa penahanan segera berakhir dikhawatirkan terdakwa keluar demi hukum," kata Zulkifli kepada RMOL, Selasa, 8 Oktober 2024.

Bukan hanya itu kata Zulkifli, banyak juga perkara perdata khusus yang penyelesaiannya telah ditentukan oleh UU. Untuk itu, para Hakim di PN Jakarta Pusat tetap melakukan aktivitas seperti biasanya.

"Tapi Hakim Jakarta Pusat mendukung aksi Solidaritas Hakim Indonesia," pungkas Zulkifli.

Pada Kamis, 3 Oktober 2024, Jurubicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid, mengklaim bahwa telah ada sebanyak 1.730 hakim yang bakal mengikuti aksi cuti bersama. Di Indonesia, total jumlah hakim ada sebanyak 7.700 orang.

Aksi mogok sidang itu dilakukan sebagai bentuk tuntutan perbaikan kesejahteraan para hakim, seperti penyesuaian gaji dan tunjangan hakim yang tidak pernah berubah selama 12 tahun terakhir.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya