Berita

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapan Gizi Nasional (BGN) dan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD)/Ist

Politik

Program Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Peran Ekonomi Rakyat

MINGGU, 06 OKTOBER 2024 | 12:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi upaya untuk mengurangi stunting, tetapi juga membuka peluang besar bagi koperasi dan ekonomi rakyat. 

Demikian dikatakan Sekretaris Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Ferry Juliantono dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapan Gizi Nasional (BGN) dan INKUD di kantor BGN pada Jumat (4/10). 

Nota kesepahaman itu ditandatangani Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi.


Melalui kerja sama tersebut, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menurunkan angka stunting nasional, sekaligus memperluas partisipasi ekonomi rakyat. 

INKUD yang memiliki anggota Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Indonesia bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku dan bahan olahan, serta mengelola dapur bagi pelaksanaan program. 

Selain itu, infrastruktur gudang yang dimiliki INKUD di berbagai daerah juga akan dimanfaatkan sebagai dapur dan pusat layanan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program ini menjadi titik tolak bagi kebangkitan koperasi nasional. BGN tidak akan berhubungan langsung dengan produsen bahan baku, melainkan melalui koperasi, sesuai arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Hal ini memungkinkan BGN untuk fokus pada program intervensi, sementara koperasi bertanggung jawab dalam penyediaan bahan baku dan operasional di lapangan.

Ferry Juliantono menambahkan bahwa di masa lalu, KUD berperan besar dalam keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. 

Namun, peran ini kemudian terabaikan. Dengan adanya pemerintahan baru yang mengedepankan peran koperasi, Ferry optimis koperasi bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam perekonomian nasional. 

Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi, turut mengapresiasi kepercayaan yang diberikan BGN dan menyatakan bahwa KUD-KUD siap bekerja dalam mendukung program tersebut.

Di Indonesia, program makan bergizi gratis yang dikelola oleh BGN dan didukung INKUD dirancang untuk menggerakkan ekonomi skala mikro. 

Koperasi akan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan seperti susu, ayam, telur, dan sayuran yang dibutuhkan setiap hari. 

Koperasi diharapkan dapat mengoordinasi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus menciptakan dampak ekonomi langsung bagi petani dan peternak kecil di daerah.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya