Berita

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapan Gizi Nasional (BGN) dan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD)/Ist

Politik

Program Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Peran Ekonomi Rakyat

MINGGU, 06 OKTOBER 2024 | 12:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi upaya untuk mengurangi stunting, tetapi juga membuka peluang besar bagi koperasi dan ekonomi rakyat. 

Demikian dikatakan Sekretaris Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Ferry Juliantono dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapan Gizi Nasional (BGN) dan INKUD di kantor BGN pada Jumat (4/10). 

Nota kesepahaman itu ditandatangani Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi.


Melalui kerja sama tersebut, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menurunkan angka stunting nasional, sekaligus memperluas partisipasi ekonomi rakyat. 

INKUD yang memiliki anggota Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Indonesia bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku dan bahan olahan, serta mengelola dapur bagi pelaksanaan program. 

Selain itu, infrastruktur gudang yang dimiliki INKUD di berbagai daerah juga akan dimanfaatkan sebagai dapur dan pusat layanan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program ini menjadi titik tolak bagi kebangkitan koperasi nasional. BGN tidak akan berhubungan langsung dengan produsen bahan baku, melainkan melalui koperasi, sesuai arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Hal ini memungkinkan BGN untuk fokus pada program intervensi, sementara koperasi bertanggung jawab dalam penyediaan bahan baku dan operasional di lapangan.

Ferry Juliantono menambahkan bahwa di masa lalu, KUD berperan besar dalam keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. 

Namun, peran ini kemudian terabaikan. Dengan adanya pemerintahan baru yang mengedepankan peran koperasi, Ferry optimis koperasi bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam perekonomian nasional. 

Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi, turut mengapresiasi kepercayaan yang diberikan BGN dan menyatakan bahwa KUD-KUD siap bekerja dalam mendukung program tersebut.

Di Indonesia, program makan bergizi gratis yang dikelola oleh BGN dan didukung INKUD dirancang untuk menggerakkan ekonomi skala mikro. 

Koperasi akan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan seperti susu, ayam, telur, dan sayuran yang dibutuhkan setiap hari. 

Koperasi diharapkan dapat mengoordinasi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus menciptakan dampak ekonomi langsung bagi petani dan peternak kecil di daerah.



Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya