Berita

Kick off Bulan Inklusi Keuangan 2024 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Ist

Bisnis

PNM Dukung Program Inklusi Keuangan OJK

MINGGU, 06 OKTOBER 2024 | 09:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerataan inklusi keuangan menjadi concern pemerintah dan industri jasa keuangan di Indonesia. 

Komitmen ini ditunjukkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan turut berpartisipasi dalam Financial Expo sekaligus kick off Bulan Inklusi Keuangan 2024 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK berkomitmen untuk terus berfokus pada peningkatasan aktivitas, akses, pertumbuhan, perluasan dan penguatan sektor jasa keuangan.


"Kolaborasi bersama dengan industri jasa keuangan (IJK) dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat," kata Mahendra melalui siaran persnya, Minggu (6/10).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengingatkan IJK untuk turut memperluas akses dan layanan jasa keuangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan apa yang dilakukan PNM sejalan dengan tujuan besar OJK. 

Melalui pemberian modal usaha dari program PNM Mekaar, kelompok perempuan prasejahtera di pelosok negeri telah terlayani produk pembiayaan yang aman dan terjangkau.

"Persebaran unit pelayanan PNM hadir di 35 provinsi mulai dari perkotaan, pedesaan, hingga wilayah 3T seperti unit Mekaar Natuna, Kepulauan Riau, yang baru diresmikan minggu lalu," kata Arief.

Apalagi sejak terbentuknya holding ultra mikro (UMi) nasabah PNM Mekaar yang mayoritas unbankable telah dibantu memiliki rekening Tabungan Simpedes UMi. Mereka kini memiliki akses layanan perbankan dasar untuk dapat meningkatkan taraf hidup ke depannya.

“Hadirnya inklusi keuangan dari PNM khususnya holding UMi diharapkan mampu mendukung turunnya angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga subsisten," kata Arief.



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya