Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Uni Eropa Naikkan Pajak Impor Mobil Listrik China hingga 45 Persen

SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 21:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Uni Eropa (UE) resmi menaikkan pajak impor mobil listrik asal China hingga 45 persen, dari yang sebelumnya 10 persen, dalam upaya melindungi industri otomotif Eropa dari persaingan tidak sehat akibat subsidi besar-besaran dari pemerintah China. 

Keputusan ini diambil setelah mayoritas negara anggota mendukung langkah tersebut dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Jumat (4/10).

Tarif impor ini akan berlaku selama lima tahun ke depan dan dikenakan pada produsen mobil listrik China seperti SAIC, BYD, dan Geely. Komisi Eropa menentukan besaran tarif berdasarkan jumlah subsidi yang diterima setiap produsen setelah melakukan penyelidikan.


Negara-negara seperti Perancis, Italia, Belanda, dan Polandia mendukung kebijakan ini, sementara Jerman, yang perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor mobil ke China, menentang langkah tersebut. 

Produsen mobil Jerman, termasuk Volkswagen, mengkritik keputusan ini sebagai "pendekatan yang salah" dan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa memicu perang dagang antara Uni Eropa dan China.

China sendiri merespons dengan keras. Kementerian Perdagangan China menyebut keputusan ini "tidak adil" dan "tidak masuk akal," serta mendesak agar masalah ini diselesaikan melalui negosiasi untuk menghindari ketegangan lebih lanjut. 

China juga mengisyaratkan kemungkinan pemberlakuan tarif balasan terhadap produk-produk Eropa.

Sementara itu, Asosiasi Industri Jerman (BDI) meminta Uni Eropa dan China untuk melanjutkan dialog perdagangan guna mencegah konflik yang berkepanjangan. 

Selain industri otomotif, beberapa sektor lain di Eropa, seperti industri cognac di Perancis, khawatir mereka akan menjadi korban tarif balasan dari China jika ketegangan terus meningkat.

Namun, langkah Uni Eropa ini diambil sebagai respons terhadap pesatnya pertumbuhan industri mobil listrik China, yang telah merambah pasar internasional dan menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan Eropa tidak mampu bersaing dari segi harga.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

34 Ribu Kendaraan Melintas Padalarang dan Lembang, Mayoritas Roda Dua

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:55

Tinjau Terminal Pulo Gebang, Seskab Teddy Jamin Arus Balik Lancar

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:38

Akui Coretax Bermasalah, Purbaya Perpanjang Deadline Lapor SPT hingga Akhir April 2026

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:48

Energi Filipina Masuk Zona Waspada, Presiden Marcos Aktifkan Mode Siaga

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:27

Dugaan Intervensi Politik Bayangi Penanganan Kasus Yaqut di KPK

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:10

Emas Mulai Ditinggalkan, Investor Lirik Bitcoin sebagai Aset Aman

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:06

Mendagri: Sumbar Capai 100 Persen Pemulihan Pascabencana, Sumut-Aceh Belum

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:39

Tren Nikah Melonjak Usai Lebaran, Kemenag Pastikan KUA Siaga Meski WFA

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:20

Ledakan Wisatawan Lebaran di Jabar, DPRD Ingatkan Waspada Bencana dan Pungli

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:01

IHSG Menguat ke Level 7.199 di Sesi I Rabu Siang, Ratusan Saham Menghijau

Rabu, 25 Maret 2026 | 12:28

Selengkapnya