Berita

Ilustrasi/Net

Global

Uni Eropa Naikkan Pajak Impor Mobil Listrik China hingga 45 Persen

SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 21:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Uni Eropa (UE) resmi menaikkan pajak impor mobil listrik asal China hingga 45 persen, dari yang sebelumnya 10 persen, dalam upaya melindungi industri otomotif Eropa dari persaingan tidak sehat akibat subsidi besar-besaran dari pemerintah China. 

Keputusan ini diambil setelah mayoritas negara anggota mendukung langkah tersebut dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Jumat (4/10).

Tarif impor ini akan berlaku selama lima tahun ke depan dan dikenakan pada produsen mobil listrik China seperti SAIC, BYD, dan Geely. Komisi Eropa menentukan besaran tarif berdasarkan jumlah subsidi yang diterima setiap produsen setelah melakukan penyelidikan.


Negara-negara seperti Perancis, Italia, Belanda, dan Polandia mendukung kebijakan ini, sementara Jerman, yang perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor mobil ke China, menentang langkah tersebut. 

Produsen mobil Jerman, termasuk Volkswagen, mengkritik keputusan ini sebagai "pendekatan yang salah" dan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa memicu perang dagang antara Uni Eropa dan China.

China sendiri merespons dengan keras. Kementerian Perdagangan China menyebut keputusan ini "tidak adil" dan "tidak masuk akal," serta mendesak agar masalah ini diselesaikan melalui negosiasi untuk menghindari ketegangan lebih lanjut. 

China juga mengisyaratkan kemungkinan pemberlakuan tarif balasan terhadap produk-produk Eropa.

Sementara itu, Asosiasi Industri Jerman (BDI) meminta Uni Eropa dan China untuk melanjutkan dialog perdagangan guna mencegah konflik yang berkepanjangan. 

Selain industri otomotif, beberapa sektor lain di Eropa, seperti industri cognac di Perancis, khawatir mereka akan menjadi korban tarif balasan dari China jika ketegangan terus meningkat.

Namun, langkah Uni Eropa ini diambil sebagai respons terhadap pesatnya pertumbuhan industri mobil listrik China, yang telah merambah pasar internasional dan menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan Eropa tidak mampu bersaing dari segi harga.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya