FORUM Kajian “Cilangkap”. Ini hanya opini politik, bisa benar, bisa dikoreksi dalam menyongsong HUT ke 79 TNI. Saya berpendapat bahwa Suara TNI harus dibimbing oleh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Ketiga varian norma tersebut sangat mengikat-mengiringi derap langkah TNI dan sumber utamanya adalah Pancasila.
Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, di luar tugas pokok adalah tugas tambahan. Saat ini kita sebagai bangsa mengalami apa yang disebut sebagai Perang Asymetric. Locus-nya sudah masuk ke halaman rumah kita. Tanpa kita menyadari. Perang Asymetric di Indonesia (salah satunya) adalah: Komunis Gaya Baru (KGB). Berbicara tentang Komunis persepsi kita masih tentang peristiwa 1926-48-65, dsb. KGB mengalami metamorfosa-"KGB Tidak Pernah Mati Gaya".
2014 di Indonesia-terjadi perubahan-perubahan yang sangat radikal. Sebagai contoh: Era Soeharto, sampai SBY-platform tentang politik "massa mengambang" (floating mass) sangat dikendalikan oleh negara, konflik politik hanya terjadi pada elit politik-tidak merembes ke massa rakyat, rakyat dijauhkan dari hingar-bingar politik. Akibatnya, stabilitas politik semakin mantab dan terkendali sebagai prasyarat keberlangsungan pembangunan jiwa dan fisik dari bangsa.
Kita generasi yang lahir pada era 60-70-80 mengalami situasi aman dan terkendali. Namun demikian, tanpa kita sadari situasi berubah dengan sangat drastis.
Sejak 2014 politik massa mengambang (
floating mass) menjadi sangat liar-yang menghela keliaran ini adalah Jokowi. Jokowi membentuk relawan-relawan sampai ke tingkat kecamatan. Rakyat (massa) hari demi hari dilibatkan secara aktif dalam narasi dan perbincangan kontestasi politik kekuasaan. Ini adalah tradisi komunis yang melibatkan massa rakyat ikut dalam gerakan politik-dan hingga saat ini terus dipelihara oleh Jokowi.
Kita (saya sebagai warga negara-Purnawirawan) wajib mengantisipasi bangkitnya Komunis Gaya Baru (KGB) selalu bertransformasi dalam situasi politik yang terus berubah (PKI Tidak Mati Gaya)-melalui tulisan, diskusi publik dan ceramah-ceramah. Narasi yang saya sampaikan saya bangun berdasarkan argumen-argumen politik, antropologis dan sosiologis, bisa benar…bisa juga dianggap keliru oleh pihak-pihak lain. Tergantung dari sudut mana kita berpijak.
Beberapa episentrum politik-keamanan-dan keuangan sudah dikuasai oligarki (Cilangkap, Trunojoyo, Gedung Bundar, Thamrin-dan Senayan). Menurut Teori Komunis ini disebut
"Block Within" (perembesan ke-dalam). Sekali lagi: "Komunis Kaya Akan Gaya". Semua ini bisa dilihat (salah satunya) dengan terbitnya "Proyek Strategis Nasional" (PSN) BSD-PIK-2 yang sangat luas-enclave, disana tanpa kehadiran negara. Enclave PIK-2 adalah negara dalam negara, menggusur tanah-tanah rakyat. Apabila terjadi keadaan darurat yang terjadi di PIK, negara berkewajiban untuk melakukan pengamanan.
PIK enclave adalah program negara. Demikian juga dengan rencana amandemen UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU 34 2004 Tentang TNI, Revisi UU 34-2004 memberi perluasan kepada TNI untuk berbisnis, berpolitik-. Saya berpendapat sebaiknya Amandemen UU 34 2004 tentang TNI segera dihentikan.
Beberapa tulisan saya dimuat di
RMOL (saya kecewa, tulisan tersebut diedit oleh redaksi), intinya saya melawan kebijakan Jokowi. Salah satu tulisan saya: "Mengukur Kekuatan Gerakan Massa Mahasiswa" saya memotret gerakan mahasiswa sporadis di hampir semua provinsi di Indonesia yang menuntut agar Jokowi diadili,…..saya menulis agar TNI menjauh dari episentrum gerakan politik (menjauh dari gedung Parlemen, menjauh dari Istana Negara, menjauh dari kerumunan Mahasiswa dll) Tugas TNI bukan itu, demikian juga ketika Panglima TNI (AL:YM) menggagas operasi Militer (Operasi Khusus) di Papua, saya sebagai anggota Kelompok Ahli BP3OKP terus berbicara, menulis dan dimuat di media Papua agar Operasi Militer (Operasi Khusus) di Papua dihentikan,…..sebab-sebab mengapa Operasi Militer (Operasi Khusus) di Papua harus dihentikan- sangat panjang penjelasannya.
Terpilihnya Jenderal TNI Prabowo Subianto membangkitkan harapan besar masyarakat-TNI untuk mengembalikan TNI sebagai alat negara bukan alat kekuasaan dan membawa bangsa Indonesia menuju puncak-puncak keunggulan, semakin cerdas adil dan sejahtera lahir batin.
Saya terinspirasi oleh nasehat Plato. Menurut Plato orang-orang hebat (Besar) selalu bicara tentang ide-gagasan besar dengan beragam dinamikanya (perdebatan-dll). Orang biasa membicarakan tentang kejadian, sedangkan masyarakat awam membicarakan orang-per orang. Saya (sebagai Purnawirawan) beranggapan bahwa kita ini setidaknya adalah orang-orang hebat (orang Besar), atau setidaknya ingin menjadi orang hebat (orang besar) dengan melibatkan dan mewakafkan diri kita melalui gagasan dan tindakan-tindakan besar kita untuk membangun bangsa dan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rakyatnya semakin cerdas, adil dan sejahtera.
*Penulis adalah Pernah bekerja sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Kasau (PATI Sahli) Bidang Sumber Daya Nasional (Sumdanas). Saat ini (2024) bekerja sebagai Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Sekretariat Wakil Presiden RI -Jakarta.
