Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10)/RMOL

Politik

PDIP Respons Wacana Gabung Kabinet: Pemerintah Baru Perlu Bantuan

KAMIS, 03 OKTOBER 2024 | 17:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDIP berpandangan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan dukungan besar untuk menjawab tantangan bangsa. 

Pasalnya, Indonesia berpotensi mengalami krisis ekonomi imbas gejolak geopolitik. 

Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, saat merespons wacana PDIP gabung kabinet Prabowo-Gibran.


"Pemerintahan yang baru ini perlu bantuan karena kondisi ekonomi-geopolitik kita tidaklah baik-baik saja, deflasi kita sudah 5 bulan berturut-turut dulu krismon itu 7 bulan berturut-turut akhirnya krisis ekonomi,” ujar Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10). 
 
“Jadi dari sisi itu kita sudah punya banyak persoalan gelombang PHK akan segera terjadi kalau tidak dilakukan sesuatu yang baik oleh Pemerintah. Tidak solid itu akan sangat berbahaya buat negara," tambahnya. 

Deddy pun enggan berpandangan bahwa artinya PDIP tidak akan mengambil posisi oposisi. Ia berpandangan dalam sistem politik Indonesia, hanya ada posisi berada di dalam atau di luar eksekutif (kabinet). Dengan begitu, tidak ada lagi istilah koalisi pasca Pemilu, yang ada hanya kerja sama politik. 

"Kan koalisi sudah selesai Pasca Pilpres, tidak ada lagi namanya koalisi pasca Pemilu. Ini namanya kerja sama politik itu rumusnya. Jadi setelah selesai Pemilu Presiden yang adalah hubungan antara partai politik," jelas Deddy. 

Anggota DPR Dapil Kalimantan Utara itu menambahkan, mengenai penjadwalan pertemuan Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Presiden Kedelapan Prabowo Subianto tengah semakin dekat. 

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sebelum pelantikan presiden," tukasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya