KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan 4 Tersangka Korupsi ASDP Indonesia Ferry

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan seluruh tersangka kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022 

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hari ini, Selasa (1/10), KPK telah memenangkan seluruh gugatan praperadilan yang diajukan para tersangka korupsi di ASDP Indonesia Ferry.

"Gugatan Pra-Peradilan diajukan oleh empar orang tersangka, pemohon para direktur PT ASDP dan dari pihak swasta PT JN dalam perkara ini," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (1/10).

Untuk itu, KPK mengapresiasi kepada Hakim yang telah menolak gugatan praperadilan seluruh tersangka korupsi di ASDP.

"Putusan ini menguatkan bahwa aspek formil dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya," pungkas Tessa.

Para pihak yang mengajukan praperadilan dimaksud, yakni Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi (IP), Harry Muhammad Adhi Caksono (HMAC) selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry, Muhammad Yusuf Hadi (MYH) selaku Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry, dan Adjie (A) selaku pemilik PT Jembatan Nusantara Grup.

Proses penyidikan dugaan korupsi di ASDP Indonesia Ferry ini sudah berlangsung sejak 11 Juli 2024. Korupsi ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun.

Dalam proses penyidikan itu, tim penyidik telah melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 887/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 tersangka.