Berita

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Andi Rajab/Net

Politik

Kadis Pendidikan Polman Diduga Arahkan Guru Dukung Paslon Tertentu di Pilkada

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Andi Rajab diduga mengarahkan sejumlah guru untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Polman. 

Upaya intervensi politik itu, diduga dilakukan dengan meminta langsung para guru tersebut mendukung pasangan calon nomor urut 4 Dirga Singkarru-Iskandar Muda. 

Dugaan mobilisasi dukungan itu, diungkapkan  salah satu tim hukum pasangan nomor urut Bebas Manggazali-Siti Rahmawati (BESTI), Ahmad Syahban.


"Kami menemukan bukti bahwa oknum kadis ini (Andi Rajab) diduga telah mengintervensi guru-guru untuk mendukung paslon nomor urut 4, serta ikut menjanjikan PIP dan KIP-K," kata Ahmad Syahban dalam keterangannya, Senin (1/10).

Syahban mengaku dugaan itu terkuak setelah menemukan bukti di lapangan dan laporan dari sejumlah orang tua siswa calon penerima beasiswa PIP dan KIP. 

"Salah satunya terkait pengakuan calon penerima KIP yang diancam berkasnya dan tidak akan diloloskan lantaran orang tuanya diduga memilih paslon lain," katanya.

"Dia menganggap cara-cara seperti ini tidak dibenarkan dan melawan hukum. Sebab beasiswa PIP-KIP adalah hak setiap warga negara Indonesia. 

"Dari hal ini, tentu ada aktor di baliknya, dan kami akan terus usut hal ini. Oknum Kadis Pendidikan yang diduga kuat terlibat akan kami laporkan kepada pengawas Pemilu," tuturnya.

Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar, Muhammad Ilham Borahima pun menanggapi dugaan pelanggaran UU pemilu yang dilakukan Kepala Disdikbud Polewali Mandar Andi Rajab. 

Menurut Bohima, tudingan tersebut harus dilaporkan ke Bawaslu sebagai penyelenggara pengawas Pemilu untuk membuktikan tudingan terkait. 

“Kalau memang terbukti ada seperti itu, silakan laporkan ke Bawaslu agar ditangani,” tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya