Berita

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Andi Rajab/Net

Politik

Kadis Pendidikan Polman Diduga Arahkan Guru Dukung Paslon Tertentu di Pilkada

SELASA, 01 OKTOBER 2024 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Andi Rajab diduga mengarahkan sejumlah guru untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Polman. 

Upaya intervensi politik itu, diduga dilakukan dengan meminta langsung para guru tersebut mendukung pasangan calon nomor urut 4 Dirga Singkarru-Iskandar Muda. 

Dugaan mobilisasi dukungan itu, diungkapkan  salah satu tim hukum pasangan nomor urut Bebas Manggazali-Siti Rahmawati (BESTI), Ahmad Syahban.


"Kami menemukan bukti bahwa oknum kadis ini (Andi Rajab) diduga telah mengintervensi guru-guru untuk mendukung paslon nomor urut 4, serta ikut menjanjikan PIP dan KIP-K," kata Ahmad Syahban dalam keterangannya, Senin (1/10).

Syahban mengaku dugaan itu terkuak setelah menemukan bukti di lapangan dan laporan dari sejumlah orang tua siswa calon penerima beasiswa PIP dan KIP. 

"Salah satunya terkait pengakuan calon penerima KIP yang diancam berkasnya dan tidak akan diloloskan lantaran orang tuanya diduga memilih paslon lain," katanya.

"Dia menganggap cara-cara seperti ini tidak dibenarkan dan melawan hukum. Sebab beasiswa PIP-KIP adalah hak setiap warga negara Indonesia. 

"Dari hal ini, tentu ada aktor di baliknya, dan kami akan terus usut hal ini. Oknum Kadis Pendidikan yang diduga kuat terlibat akan kami laporkan kepada pengawas Pemilu," tuturnya.

Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar, Muhammad Ilham Borahima pun menanggapi dugaan pelanggaran UU pemilu yang dilakukan Kepala Disdikbud Polewali Mandar Andi Rajab. 

Menurut Bohima, tudingan tersebut harus dilaporkan ke Bawaslu sebagai penyelenggara pengawas Pemilu untuk membuktikan tudingan terkait. 

“Kalau memang terbukti ada seperti itu, silakan laporkan ke Bawaslu agar ditangani,” tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya