Tentara Nasional Lebanon Siap Dikerahkan Sesuai Resolusi PBB 1701

Pemerintah Lebanon yang dipimpin oleh Perdana Menteri sementara, Najib Mikati mengumumkan kesiapan pengerahan tentara nasional negara itu ke perbatasan Selatan.

Keputusan itu diambil guna merespon peningkatan eskalasi militer antara Hizbullah dan Israel dan dilakukan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

“Lebanon siap mengirim tentaranya ke wilayah selatan dengan berkoordinasi dengan misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL),” kata Mikati setelah pertemuan dengan Ketua Parlemen, Nabih Berri, di Beirut, seperti dimuat Middle East Monitor pada Selasa (1/10).

Resolusi 1701 yang diadopsi pada 11 Agustus 2006 menyerukan penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel dan pembentukan zona demiliterisasi antara Garis Biru (perbatasan antara Lebanon dan Israel) dan Sungai Litani.

Kesepakatan ini juga hanya mengizinkan tentara Lebanon dan UNIFIL (Misi Perdamaian PBB di Lebanon) untuk memiliki senjata dan peralatan militer di wilayah tersebut.

Mikati mengatakan pembicaraannya dengan Berri membahas beberapa masalah internal, termasuk situasi orang-orang yang mengungsi dan kebutuhan untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka.

Dia mengaku akan bertemu dengan perwakilan dari negara-negara donor pada hari Selasa (1/10) untuk meminta bantuan bagi Lebanon.

"Lebanon akan menerima semua sumbangan dari sumber-sumber internasional, memastikan bahwa sumbangan tersebut akan didistribusikan secara transparan melalui PBB kepada mereka yang membutuhkan," tegasnya.

Pihak berwenang Lebanon memperkirakan bahwa sekitar 118.800 orang telah berlindung di 780 tempat penampungan di seluruh Lebanon karena serangan Israel dalam beberapa hari terakhir.

Mikati juga menyoroti pentingnya memilih presiden baru untuk Lebanon melalui konsensus di antara semua pihak.

PM sementara Lebanon itu mencatat sidang parlemen untuk memilih presiden akan segera dilakukan setelah gencatan senjata dengan Israel tercapai.

Lebanon tidak memiliki presiden selama hampir dua tahun setelah berakhirnya masa jabatan Michel Aoun pada tahun 2022. Parlemen yang terpecah sejauh ini belum dapat memilih pemimpin baru.