Berita

Hukum

Rudy Mas'ud Punya Utang Rp137 Miliar, Komitmen Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024 | 19:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, tengah menjadi sorotan publik karena jumlah utang yang dimilikinya. Bagaimana tidak, Rudy Mas'ud tercatat memiliki utang sebesar Rp137.694.480.000.

Menurut Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, jumlah utang yang besar itu tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pengamat politik terkait komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Utang besar yang ditanggung oleh seorang calon pejabat publik seringkali menimbulkan tanda tanya tentang integritas dan potensi konflik kepentingan, khususnya terkait kebijakan yang diambil jika terpilih," kata Musyanto, melalui keterangannya, Minggu (29/9).

Jumlah utang Rudy yang lebih dari Rp137 miliar itu merupakan catatan E-LHKPN yang dilaporkan per 29 Maret 2023. Utang sebesar itu diduga berasal dari berbagai sektor.

Tentu saja, jumlah utang yang besar ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ia akan membiayai kampanyenya, dan apakah ada kemungkinan ia terlibat dalam transaksi yang mengaburkan batas etika politik.

Musyanto menyampaikan kekhawatiran bahwa seseorang dengan beban finansial besar mungkin berada dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal.

"Utang tersebut bisa menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan proyek-proyek besar atau alokasi anggaran di tingkat provinsi," papar Musyanto.

Musyanto mengakui bahwa total kekayaan Rudy Mas'ud memang tidak kecil, mencapai Rp320.998.763.772. Sebagai calon gubernur, Rudy Mas'ud juga telah berjanji untuk memberantas korupsi dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Namun, perlu dikawal bagaimana komitmen tersebut nanti akan dijalankan, mengingat beban finansial yang ia tanggung. Ada kekhawatiran bahwa utang tersebut dapat memengaruhi kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan, bahkan memunculkan potensi korupsi baru.

"Untuk meredakan kekhawatiran masyarakat, Rudy Mas'ud perlu memberikan transparansi terkait utang-utang yang dimilikinya. Publik perlu mengetahui sumber utang tersebut, bagaimana ia berencana untuk melunasinya, dan sejauh mana pengaruh utang tersebut terhadap kebijakan yang mungkin ia ambil jika terpilih," tuturnya.

"Sebab masyarakat berhak untuk mempertanyakan bagaimana utang tersebut memengaruhi kebijakannya dan potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul," pungkas Musyanto.

Rudy Mas'ud yang berpasangan dengan Seno Aji sebagai calon wakil gubernur maju pada Pemilihan Gubernur Kaltim 2024 setelah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik. Seperti Partai Golkar, Nasdem, PKB, Gerindra, Buruh, PKS, PKN, Garuda, PAN, PBB, PSI, dan PPP.

Beberapa anggota keluarganya sudah lebih dulu terjun ke dunia politik. Di antaranya Walikota Balikpapan 2021-2024 Rahmad Mas'ud yang adalah kakaknya; adiknya yang pernah menjabat Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Ghofur Mas'ud; dan kakak sulungnya Hasanuddin Mas'ud yang menjabat Ketua DPRD Kaltim 2024-2029.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya