Mantan Danjen Kopassus Minta Kapolri Usut Tuntas Pembubaran Diskusi FTA

Aksi pembubaran paksa acara silaturahmi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) bertajuk "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" di Hotel Grand Kemang, Jakarta pada Sabtu (28/9), disesalkan banyak pihak. Terlebih, dalam acara itu sejumlah tokoh berkumpul untuk memikirkan kebaikan bagi bangsa.

Saat itu, sejumlah orang tak dikenal dan mengenakan masker bertindak anarkis dengan memporakporandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam para peserta yang baru hadir. Anehnya, sejumlah aparat kepolisian yang ada di lokasi terkesan tidak mengambil tindakan saat terjadi aksi premanisme.

Beruntung, sejumlah tokoh yang hadir termasuk panitia tidak terprovokasi. Sehingga acara akhirnya bisa diselesaikan hingga selesai. 

Diskusi ini juga digelar secara online dan disaksikan para Diaspora Indonesia di 22 negara.

"Saya sendiri hadir bersama sejumlah tokoh lainnya. Ada Bung Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Pak Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, serta Ketua dan Sekjen FTA, Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti, termasuk sejumlah elemen aktivis lainnya," ujar Mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (29/9).

Atas kejadian itu, Soenarko pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus premanisme tersebut. Pasalnya, ada sejumlah aksi kriminal yang dilakukan oleh kelompok penyerang baik berupa tindakan memporakporandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam para peserta yang hadir.

Kepada segenap elemen bangsa, Soenarko mengimbau agar tetap fokus pada upaya untuk menyelamatkan bangsa. Sebab, peristiwa semacam ini tidak mungkin terjadi, jika tidak ada perlindungan kekuasaan melalui alat Negara yang dikendalikan kekuasan. Sehingga para perusuh berani menyerang acara diskusi.

"Peristiwa ini makin membulatkan tekat, bahwa kita semua elemen anak bangsa harus bersatu dan bersinergi. Jangan sampai, kita terpancing dan masuk pada agenda pecah belah rezim, untuk melemahkan tuntutan rakyat dengan modus operandi membenturkan sesama elemen anak bangsa," demikian Soenarko.