Penegakan Hukum Babak Belur

.Penegakan hukum selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo babak belur.

Demikian pandangan praktisi hukum, Petrus Selestinus dalam diskusi bertema "Mampukah Kejagung Pertahankan Kinerja Berantas Korupsi Era Presiden Prabowo Subianto?" di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Jumat (27/9).

Tak cuma itu, Petrus juga melihat pemberantasan korupsi era Jokowi hancur-hancuran karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merosot tajam.

"Nama-nama besar masuk jadi tersangka karena perbedaan politik," kata Petrus.

Petrus juga menyesalkan Petrus tugas-tugas pencegahan sangat minim padahal memiliki kekuasaan besar. 

"Harusnya per 3 bulan Jaksa Agung berkoordinasi soal pemberantasan korupsi," kata Petrus.

Dalam diskusi tersebut turut menghadirkan narasumber 
dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia  sekaligus mantan komisioner Komisi Kejaksaan RI Yuni Artha Manalu, pengamat politik Ray Rangkuti, dan Pemimpin Redaksi Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL Ade Mulyana.