Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Cuma Bangun Gedung, Jokowi Belum Pindahkan Ibu Kota ke IKN

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 09:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan dirinya adalah eksekutor rencana pemindahan ibukota yang sudah digagas sejak zaman Presiden Soekarno dan Soeharto, menjadi sorotan.

Dikatakan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, sampai saat ini Jokowi belum benar-benar mengeksekusi pemindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara. 

Bagi pria yang karib disapa Hensat itu, hingga kini Jokowi hanya sekedar membangun bangunan seperti istana saja di calon ibukota.


"Jokowi belum eksekusi pemindahan ibukota, dia baru sampai tahap bangun bangunan saja di sana, orang-orangnya belum pindah," kata Hensat kepada wartawan, Jumat (26/9). 

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga mewajarkan jika rakyat melihat Jokowi seperti memutuskan sendiri soal rencana pemindahan ibukota tersebut.

Hal ini, kata Hensat, terbukti dari janji kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin di 2019 yang tak memasukkan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. 

"Wajar juga kalau rakyat menilai Jokowi memutuskan sendiri soal IKN itu, sebab terbukti saat Jokowi dilantik pada 2019 tak ada janji kampanye kepada rakyat soal memindahkan ibukota ke Penajam Paser Utara," kata Hensat.

Hensat pun menyoroti terkait pernyataan Jokowi soal Istana Negara yang saat ini ditempati olehnya sebagai kantor disebut sebagai peninggalan karya kolonial Belanda.

Ia menilai, meski peninggalan era kolonial, seharusnya Jokowi juga menghormati nilai-nilai sejarah yang ada dalam bangunan tersebut.

"Enggak gitu lah, banyak bangunan yang dibangun oleh kolonial dan ditempati sekarang itu juga sejarahnya direbut oleh pahlawan-pahlawan kita," kata Hensat.

"Kalau dia berkata seperti itu terkait istana yang merupakan peninggalan kolonial, mungkin saat ini ia sedang sedih dan menghibur diri karena sebentar lagi ia akan meninggalkan istana yang dibangun oleh kolonial tersebut," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya