Berita

Massa FMR dan Ratu Adil saat mendatangi Kejari Kabupaten Blitar, Rabu (25/9)/RMOLJatim

Nusantara

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi Pemkab Blitar

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 02:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar didesak untuk menuntaskan dugaan korupsi Pemkab Blitar selama 7 tahun ke belakang atau sejak 2018. 

Desakan ini disampaikan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) dan Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil) dengan mendatangi Kejari Kabupaten Blitar untuk memberikan data terkait  dugaan korupsi, Rabu (25/9).

Sebelum melakukan audiensi dengan Kajari Kabupaten Blitar Mohammad Yunus, massa sempat membentangkan poster dan spanduk dengan berbagai tulisan terkait dengan dugaan kasus korupsi di Pemkab Blitar. Selain itu, massa juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Kabupaten Blitar yang telah melakukan penggeledahan di kantor PDAM.


Mohammad Trijanto yang mewakili FMR dan Ratu Adil mengatakan, kedatangan ke Kejari Kabupaten Blitar untuk memberikan laporan awal adanya dugaan kasus korupsi yang ada di Pemkab Blitar pada 2017-2024.

”Kedatangan kita ini akan melakukan audiensi terkait dengan dugaan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Blitar, terutama sejak tujuh tahun terakhir ini,” ujar Trijanto pada RMOLJatim, Kamis (26/9).

Beberapa data kasus dugaan yang dibawa ke Kejari Blitar di antaranya kasus dugaan korupsi di PDAM, kasus dugaan korupsi dana hibah dan juga kasus aset Pemkab Blitar.

Trijanto membantah bahwa audiensi dengan Kejaksaan Kabupaten Blitar ini terkait dengan Pilkada Kabupaten Blitar. 

"Tidak ada hubungannya dengan Pilkada di Blitar Raya dan Jawa Timur. Siapapun yang melakukan korupsi harus berhadapan dengan penegak hukum," tegas Trijanto.

Ditambahkan Trijanto, pihaknya akan konsisten untuk melawan segala bentuk korupsi. Intinya ada enam dugaan kasus korupsi yang dilaporkan ke kejaksaan.

"Siapapun yang terlibat korupsi dan konspirasi hukum pasti kita hajar dan kejar, termasuk penikmat dana hibah Jatim," tandasnya.

Sementara itu Kajari Kabupaten Blitar Muhammad Yunus mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika FMR dan Ratu Adil memberikan data tentang dugaan kasus korupsi.

”Nantinya data yang diberikan akan dipelajari terlebih dahulu dan akan ada skala prioritas terkait dengan penanganan kasus korupsi,” ujar Kajari Blitar.

Yunus menambahkan bahwa nantinya kasus yang akan ditindak lanjuti merupakan kasus dengan prioritas tinggi, salah satunya menyangkut kerugian besar dan melibatkan pejabat.

”Intinya skala prioritas kita salah satunya adalah dugaan korupsi dengan kerugian negara yang besar atau yang melibatkan pejabat daerah,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya