Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net

Politik

Prabowo Bakal Bikin Zaken Kabinet, Beredar 8 Nama Tokoh Hukum

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024 | 19:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintahan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto belakangan diisukan bakal membuat kabinet zaken, yang berarti jajaran menteri-menteri dan kepala lembaga pemerintahannya akan diisi oleh kalangan ahli.

Ketua Gerakan Tegakkan Hukum dan Konstitusi, Hafidz menilai, peluang Prabowo merekrut ahli menjadi menteri atau kepala lembaga seperti Kabinet Juanda yang dibuat Presiden pertama RI Soekarno, amat memungkinkan.

Menurutnya, merekrut ahli-ahli hukum akan menjadi satu konsen Prabowo untuk kabinet pemerintahan ke depan.


"Jika dilihat memang kurang lebih ada 8 tokoh yang kemungkinan besar masuk dalam kabinet ataupun berperan aktif fam Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Hafidz dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (26/9).

Delapan tokoh hukum yang dia dapati akan masuk kabinet Indonesia Maju Prabowo, terdiri dari profesor-profesor dan doktor-doktor di bidang hukum.

Dia menyebutkan di antaranya Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Otto Hasibuan, Prof. Otto Cornelis (OC) Kaligis, Dr. Radian Syam, Dr. Fahri Bachmid, Dr. Hotman Paris, dan Dr. Margarito Kamis.

"Nama-nama di atas adalah tokoh-tokoh hukum yang punya rekam jejak yang tinggi. Ada mantan Ketua MK, ada mantan Menkumham, ada akademisi yang pakar di bidang Hukum Tata Negara yakni Radian Syam," urai Hafidz.

"Ada juga pengacara top Indonesia Pak Hotman, OC Kaligis, Otto Hasibuan. Ada yang baru menjabat ketum partai bang Fahri Bachmid, dan ada pakar hukum tata negara yang fenomenal yaitu Margarito Kamis," sambungnya menambahkan.

Pada kesempatan terpisah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani telah membocorkan proses penyusunan kabinet Prabowo, yakni katanya sudah masuk tahap akhir.

"Saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut (ke) portofolio, mungkin jumlah, dan nama-nama," demikian Muzani mengatakan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya