Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net

Politik

Prabowo Bakal Bikin Zaken Kabinet, Beredar 8 Nama Tokoh Hukum

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024 | 19:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintahan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto belakangan diisukan bakal membuat kabinet zaken, yang berarti jajaran menteri-menteri dan kepala lembaga pemerintahannya akan diisi oleh kalangan ahli.

Ketua Gerakan Tegakkan Hukum dan Konstitusi, Hafidz menilai, peluang Prabowo merekrut ahli menjadi menteri atau kepala lembaga seperti Kabinet Juanda yang dibuat Presiden pertama RI Soekarno, amat memungkinkan.

Menurutnya, merekrut ahli-ahli hukum akan menjadi satu konsen Prabowo untuk kabinet pemerintahan ke depan.


"Jika dilihat memang kurang lebih ada 8 tokoh yang kemungkinan besar masuk dalam kabinet ataupun berperan aktif fam Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Hafidz dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (26/9).

Delapan tokoh hukum yang dia dapati akan masuk kabinet Indonesia Maju Prabowo, terdiri dari profesor-profesor dan doktor-doktor di bidang hukum.

Dia menyebutkan di antaranya Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Otto Hasibuan, Prof. Otto Cornelis (OC) Kaligis, Dr. Radian Syam, Dr. Fahri Bachmid, Dr. Hotman Paris, dan Dr. Margarito Kamis.

"Nama-nama di atas adalah tokoh-tokoh hukum yang punya rekam jejak yang tinggi. Ada mantan Ketua MK, ada mantan Menkumham, ada akademisi yang pakar di bidang Hukum Tata Negara yakni Radian Syam," urai Hafidz.

"Ada juga pengacara top Indonesia Pak Hotman, OC Kaligis, Otto Hasibuan. Ada yang baru menjabat ketum partai bang Fahri Bachmid, dan ada pakar hukum tata negara yang fenomenal yaitu Margarito Kamis," sambungnya menambahkan.

Pada kesempatan terpisah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani telah membocorkan proses penyusunan kabinet Prabowo, yakni katanya sudah masuk tahap akhir.

"Saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut (ke) portofolio, mungkin jumlah, dan nama-nama," demikian Muzani mengatakan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya