Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor sedimentasi pasir laut.
Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga (DJA) Kemenkeu, Wawan Sunarjo, mengungkapkan bahwa target penerimaan dari ekspor pasir laut belum dapat ditentukan karena rencana tersebut baru diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
"Untuk pasir laut baru ada PP-nya sehingga di 2025 belum ada targetnya berapa sebetulnya kami belum berani (sebut)," kata Wawan dalam Media Gathering APBN 2025: Stabilitas, Inklusivitas, Keberlanjutan di Anyer, Serang, Banten, Kamis (26/9).
Meski demikian, Wawan menyebutkan potensi penerimaan dari ekspor sedimentasi pasir laut dapat mencapai Rp2,5 triliun jika volume ekspor mencapai 50 juta meter kubik.
"Kalau yang diekspor 50 juta meter kubik dengan harga Rp93.000 per meter kubik kali tarifnya 30-35 persen, maka kemungkinan (bisa mencapai) Rp2,5 triliun," jelasnya.
Namun, Wawan menekankan bahwa eksplorasi pasir laut tidak mudah dilakukan. Proses ini masih membutuhkan penelitian yang mendalam untuk memastikan hanya sedimentasi pasir laut yang diekspor, tanpa mengandung mineral berharga.
"Tapi memang tidak mudah untuk eksplorasi, karena menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum eksplorasi sedimen perlu penelitian terlebih dahulu karena khawatir ada mineral, kalau ada mineral kan ga boleh," tegasnya.
Lebih lanjut, Wawan menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk tim penilai dari KKP, yang mungkin bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan kandungan sedimentasi pasir laut yang akan diekspor.
"Ada tim penilaian dari KKP. Mungkin bisa dengan KLHK untuk melihat apa betul2 sedimen tidak ada kandungan mineral berharga," pungkasnya.
