Kader Beringin Puji Ketegasan Jokowi soal Kebocoran 6 Juta Data NPWP

Langkah Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Ari Setiadi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengantisipasi kebocoran 6 juta data NPWP di dunia perbankan, diapresiasi.

"Setuju banget dengan usulan Bapak Presiden Jokowi," kata Anggota Komisi I DPR RI Dave Akhbarsyah Fikarno Laksono kepada wartawan, Kamis (26/9).

Politikus Golkar itu mengatakan peristiwa kebocoran data NPWP harus menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah agar memperkuat sistem digitalisasi.

"Ke depannya emerintah harus bisa mengantisipasi kebocoran data ini, untuk menjamin keamanan data masyarakat," ujar Dave.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah antisipasi dan mitigasi terhadap kebocoran 6 juta data NPWP di brenchmarket.

"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

Jokowi menuturkan bahwa pembobolan data masyarakat juga terjadi di negara lain. 

Dia menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.