Berita

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan/RMOL

Hukum

Pahala Nainggolan Gagal Pimpin Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024 | 10:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja pencegahan korupsi di bawah kepemimpinan Pahala Nainggolan sebagai Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti gagal.

Hal ini dilihat dengan masih banyaknya perkara korupsi, bahkan hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengatakan, KPK merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan korupsi berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU 19/2019 tentang KPK.


"Artinya, KPK sebagai kepala pencegahan korupsi se-Indonesia," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (26/9).

Selain menjabat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring,Pahala juga dipercaya sebagai Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

"Jika dilihat banyaknya kasus besar yang merugikan keuangan negara yang ditangani KPK maupun APH lainnya seperti Kejagung dan Polri, ini menunjukkan bahwa kinerja pencegahan KPK di bawah komando Pahala gagal," tegas Kang Tamil.

Untuk itu, Kang Tamil menyarankan kepada pimpinan KPK saat ini ataupun pimpinan KPK mendatang untuk mencopot Pahala dan mengganti dengan sosok yang benar-benar memiliki komitmen mencegah korupsi.

Kang Tamil pun membeberkan beberapa kasus korupsi yang mengalami kerugian keuangan negara yang sebenarnya bisa dicegah.

Antara lain kasus penyimpangan dana investasi PT Asabri yang merugikan negara Rp22,78 triliun, kasus penyerobotan lahan negara oleh Grup Duta Palma yang merugikan keuangan negara Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara Rp99,2 triliun.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya