Berita

Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Ist

Politik

Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Jangan Diganggu

RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 16:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pertumbuhan ekonomi di level 5 persen dinilai cukup positif lantaran dipertahankan di tengah tekanan eksternal dan disrupsi rantai pasokan global.

Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia, Athor Subroto mengatakan, capaian tersebut tidak lepas dari fondasi ekonomi yang dibangun melalui kebijakan hilirisasi.

Kebijakan ini menciptakan efek ganda secara signifikan, memperkuat sektor produksi dalam negeri, dan meningkatkan daya saing global.


"Jika kebijakan hilirisasi ini terus dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang, potensi pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen bukan hal yang mustahil," kata Athor kepada wartawan, Rabu (25/9).

Yang tak kalah penting, optimisme tersebut perlu dibarengi dengan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto. Pesan Jokowi kepada jajarannya untuk mendukung pemerintahan 2024-2029 akan memberi sinyal positif bagi stabilitas pasar dan keyakinan dunia usaha.

"Transisi yang halus sangat diperlukan agar program-program strategis yang sudah berjalan bisa langsung diteruskan tanpa ada gangguan," tambah Athor.

Sementara itu, pengamat politik dan ekonomi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago menyoroti strategi harmonisasi politik Presiden Jokowi dengan merangkul semua pihak. Hal ini dinilai perlu dilanjutkan Prabowo-Gibran demi menjaga stabilitas nasional. 

"Pendekatan harmonisasi politik Jokowi yang merangkul semua komponen sangat efektif dalam menciptakan stabilitas politik, dan itu penting untuk dipertahankan oleh Prabowo," tambah Faisyal.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya