Berita

Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia/Ist

Hukum

Selama Ini Kejaksaan Cuma jadi Alat Kekuasaan, Hukum Ditegakkan Sesuai Selera Penguasa

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 22:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Posisi Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai lembaga penegak hukum dinilai sudah tidak menjadi pedang keadilan bagi rakyat selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo.

Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto dalam mencermati kinerja Kejagung yang kini berada di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Kejaksaan selama ini hanya menjadi alat kepentingan hukum menyesuaikan selera kekuasaan,” kata Hari saat dihubungi, Selasa malam (24/9).


Secara lebih rinci, Kejagung sebagai penegakan hukum dinilai hanya untuk memuluskan kepentingan kelompok dan dinasti kekuasaan.

“Di mana ada yang tersandera kasus dan kasusnya ditukar guling dengan kemauan penguasa,” ujar dia.

Menurut Hari, tebang pilih kasus di Kejagung sudah menjadi rahasia umum. Misalnya saja, ada beberapa kasus yang di SP3 oleh Kejagung tanpa transparansi, sehingga kesan tebang pilih kasus sangat nyata di depan mata.

“Publik harus tahu berapa perkara yang ditangani, berapa yang dalam lidik, sidik, dilimpahkan, divonis, dan lain-lain. Kalau ditutupi, jangan salahkan publik memvonis Kejaksaan melakukan permainan kasus,” tandas Hari.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya