Berita

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Golkar Setuju Penambahan Jumlah Komisi DPR

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Golkar setuju dengan adanya wacana penambahan komisi-komisi di DPR.

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai bahwa penambahan komisi-komisi di DPR bisa mempermudah kerja-kerja eksekutif yang juga mengalami penambahan jumlah kementerian.

“Menurut saya langkah pemerintahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Langkah eksekutif harus diimbangi dengan langkah legislatif. Jadi saya setuju dan kita mendukung penambahan komisi di DPR untuk menyesuaikan dengan mana kala ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga,” ujar Bamsoet akrab disapa kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/9). 


Di sisi lain, Bamsoet berpandangan bahwa dengan adanya penambangan jumlah komisi DPR akan melancarkan kerja-kerja pemerintahan ke depan. 

“Kan untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya. 

Namun demikian, Bamsoet menepis anggapan jika penambahan jumlah komisi DPR dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan semata. 

“Ya nggak lah. Nggak lah, nggak ada bagi-bagi jabatan sesuai porsinya masing-Masing aja. Kan ada porsinya sesuai dengan jumlah suara, jumlah kursi di parlemen kan gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa jumlah komisi bisa saja bertambah untuk menyesuaikan kemitraan dengan kementerian.

Diskusi mengenai wacana penambahan komisi tersebut, saat ini tengah berlangsung serius di internal DPR. 

“Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan nantinya akan ada penambahan komisi di DPR untuk dapat berfungsi sebagai mitra kementerian-kementerian tersebut," kata Puan Maharani di Jakarta pada Sabtu (21/9).

“Hal ini sedang kami matangkan dan diskusikan secara lebih dalam," imbuhnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya