Berita

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Golkar Setuju Penambahan Jumlah Komisi DPR

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Golkar setuju dengan adanya wacana penambahan komisi-komisi di DPR.

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai bahwa penambahan komisi-komisi di DPR bisa mempermudah kerja-kerja eksekutif yang juga mengalami penambahan jumlah kementerian.

“Menurut saya langkah pemerintahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Langkah eksekutif harus diimbangi dengan langkah legislatif. Jadi saya setuju dan kita mendukung penambahan komisi di DPR untuk menyesuaikan dengan mana kala ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga,” ujar Bamsoet akrab disapa kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/9). 


Di sisi lain, Bamsoet berpandangan bahwa dengan adanya penambangan jumlah komisi DPR akan melancarkan kerja-kerja pemerintahan ke depan. 

“Kan untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya. 

Namun demikian, Bamsoet menepis anggapan jika penambahan jumlah komisi DPR dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan semata. 

“Ya nggak lah. Nggak lah, nggak ada bagi-bagi jabatan sesuai porsinya masing-Masing aja. Kan ada porsinya sesuai dengan jumlah suara, jumlah kursi di parlemen kan gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa jumlah komisi bisa saja bertambah untuk menyesuaikan kemitraan dengan kementerian.

Diskusi mengenai wacana penambahan komisi tersebut, saat ini tengah berlangsung serius di internal DPR. 

“Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan nantinya akan ada penambahan komisi di DPR untuk dapat berfungsi sebagai mitra kementerian-kementerian tersebut," kata Puan Maharani di Jakarta pada Sabtu (21/9).

“Hal ini sedang kami matangkan dan diskusikan secara lebih dalam," imbuhnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya