Berita

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Golkar Setuju Penambahan Jumlah Komisi DPR

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Golkar setuju dengan adanya wacana penambahan komisi-komisi di DPR.

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai bahwa penambahan komisi-komisi di DPR bisa mempermudah kerja-kerja eksekutif yang juga mengalami penambahan jumlah kementerian.

“Menurut saya langkah pemerintahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Langkah eksekutif harus diimbangi dengan langkah legislatif. Jadi saya setuju dan kita mendukung penambahan komisi di DPR untuk menyesuaikan dengan mana kala ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga,” ujar Bamsoet akrab disapa kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/9). 


Di sisi lain, Bamsoet berpandangan bahwa dengan adanya penambangan jumlah komisi DPR akan melancarkan kerja-kerja pemerintahan ke depan. 

“Kan untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya. 

Namun demikian, Bamsoet menepis anggapan jika penambahan jumlah komisi DPR dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan semata. 

“Ya nggak lah. Nggak lah, nggak ada bagi-bagi jabatan sesuai porsinya masing-Masing aja. Kan ada porsinya sesuai dengan jumlah suara, jumlah kursi di parlemen kan gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa jumlah komisi bisa saja bertambah untuk menyesuaikan kemitraan dengan kementerian.

Diskusi mengenai wacana penambahan komisi tersebut, saat ini tengah berlangsung serius di internal DPR. 

“Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan nantinya akan ada penambahan komisi di DPR untuk dapat berfungsi sebagai mitra kementerian-kementerian tersebut," kata Puan Maharani di Jakarta pada Sabtu (21/9).

“Hal ini sedang kami matangkan dan diskusikan secara lebih dalam," imbuhnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya